Kuis Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik

Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik?

• Kegiatan yang tidak memerlukan izin dari penyelenggara.

• Kegiatan yang hanya diperuntukkan bagi warga negara saja.

• Kegiatan yang tidak diatur oleh perundang-undangan.

• Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Siapakah yang disebut sebagai Penyelenggara pelayanan publik?

• Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

• Setiap warga negara Indonesia.

• Hanya institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik.

• Hanya badan hukum yang bersifat non-profit.

Apa yang dimaksud dengan standar pelayanan?

• Tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.

• Peraturan yang tidak perlu diikuti oleh penyelenggara pelayanan.

• Pedoman yang bersifat opsional.

• Tidak ada standar yang harus dipatuhi.

Apa yang dimaksud dengan mediasi dalam konteks pelayanan publik?

• Penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.

• Penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.

• Penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan.

• Penyelesaian sengketa yang hanya dilakukan secara tertulis.

Siapakah yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik?

• Presiden

• Ombudsman

• Menteri

• Gubernur

Apa yang menjadi tujuan utama Undang-Undang tentang pelayanan publik?

• Memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

• Membuat aturan yang rumit untuk masyarakat.

• Meningkatkan birokrasi yang ada.

• Membuat pelayanan publik menjadi sulit diakses.

Apa yang menjadi asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik?

• Kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

• Kepentingan pribadi, ketidakpastian hukum, diskriminasi, ketidakadilan, korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketidaktransparanan.

• Kepentingan bisnis, keuntungan pribadi, ketidakjelasan aturan, dan ketidakpedulian terhadap masyarakat.

• Ketidakprofesionalan, ketidakpartisipatifan, diskriminasi, dan ketidakakuntabilitasan.

Apa yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik?

• Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

• Hanya pendidikan dan kesehatan.

• Hanya pekerjaan dan usaha.

• Hanya komunikasi dan informasi.

Siapakah yang bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik?

• Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

• Presiden

• Gubernur

• Ombudsman

Apa yang menjadi tugas dari Penanggung Jawab pelayanan publik?

• Melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

• Mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja.

• Semua jawaban di atas benar.