Pretest Rakernis PP Tanggal 20

Siapa Anggota Bawaslu RI yang membidangi divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi?

• Puadi, S.Pd., MM

• Dr. Herwyn J.H Malondam, M,Pd., M.H.

• Totok Hariyono, SH
  

• Rahmad Bagja, SH. LL. M

Perbawaslu yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota adalah

• Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020

• Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020

• Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020

• Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020

Berikut ini adalah syarat formal laporan meliputi, Kecuali:

• identitas pelapor;

• nama dan alamat/domisili terlapor;

• waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;

• bukti.

Formulir Model A.2 merupakan formulir :

• TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

• INFORMASI AWAL

• FORMULIR TEMUAN

• FORMULIR LAPORAN

Formulir Model A.4 merupakan formulir :

• Surat Pemberitahuan kelengkapan Laporan

• Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

• Laporan

  Undangan Klarifikasi

• Informasi Awal

Kajian awal dalam Laporan paling lama dibuat ……… Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.

• 3 (Tiga)

• 2 (Dua)

• 4 (Empat)

• 5 (Lima)

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif mengatur tentang

• Perbawaslu 10 Tahun 2020

• Perbawaslu 3 Tahun 2020

• Perbawaslu 9 Tahun 2020

• Perbawaslu 16 Tahun 2020

Kordiv PP dan Datin Bawaslu Kalimantan Barat Periode 2023-2028 adalah

• Uray juliansyah, S.Pd., MH

• Faisal Riza, S.T, M.H

• Yosef Harry Suyadi, SE

• Agnesia Ermi, S.Pd.

Hoax atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana yang diatur dalam

• Pasal 506 UU 1/2023

• Pasal 273 Ayat 1 UU 1/2023

• Pasal 266 UU 1/2023

• Semua Benar

Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama ......

• 4 (empat) Tahun

• 5 (lima) Tahun

• 6 (enam) Tahun

• 7 (tujuh) Tahun