TWK 2 by Alek

Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah

• Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding

• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap

• Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi

• Menguji secara material terhadap peraturan perundang - undangan di atas undang - undang

• Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

Answer explanation

Tugas dan wewenang MA tersebut, antara lain:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 20 ayat (1) huruf a).

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 20 ayat (1) huruf b).

3. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22).

4. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1)).

Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut

• Trias Politika

• Triumvirat

• Magnum Opus

• Monarki

• Tirani

Diantara Negara - negara berikut ini yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah

• Swiss

• Inggris

• Indonesia

• Belanda

• Italia

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah

• Komisi Yudisial

• Pengadilan tinggi

• Pengadilan Negeri

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya berapa dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

• 1/2

• 1/3

• 2/3

• 3/4

• 1/4

Answer explanation

Perubahan dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang UUD 1945, kecuali pasal yang mengatur tentang bentuk negara. Berikut bunyi Pasal 37 UUD 1945:

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya berapa dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

• 1/4

• 1/3

• 2/3

• 3/4

• 1/2

Answer explanation

Perubahan dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang UUD 1945, kecuali pasal yang mengatur tentang bentuk negara. Berikut bunyi Pasal 37 UUD 1945:

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )

lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah

• Komisi Yudisial

• MPR

• DPR

• Makamah Agung

• Makamah Konstitusi

Answer explanation

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Berdasarkan amanat Konstitusi pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yaitu parlemen memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol check and balance disebut sistem pemerintahan

• Monarki

• Aristokrasi

• Liberal

• Presidensial

• Demokratis

Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif adalah

• Presidensial

• Liberal

• Komunis

• Parlementer

• Monarki

Sumber hukum intwrnasional berupa keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan pada perkara yang sama dan sejenisnya dinamakan

• Statue

• Custom

• Jurispudensi

• Tretey

• Doktrin