Post Test_P2KP Aug 2024_Pengawasan Antar Pulau

Barang  Tertentu yang dilakukan  pengawasan  pengangkutannya di dalam  Daerah Pabean adalah yang

• Melalui Darat

• Melalui Laut

• Pengiriman Cepat
• Melalui Udara

Siapakah yang menetapkan suatu komoditas menjadi komoditas barang tertentu

• Menteri Keuangan

• Menteri Perindustrian

• Menteri Perdagangan

• Instansi Teknis Terkait

PMK Yang mengatur tentang TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN  PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

• Nomor 50 Tahun 2024

• Nomor 50 Tahun 2023

• Nomor 5 Tahun 2024

• Nomor 5 Tahun 2023

Apa tujuan utama dilakukannya pengawasan barang tertentu (antar pulau)

• Agar barang tertentu mudah untuk dijual

• untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus antar pulau

• untuk mencegah kenaikan harga barang tertentu

• Agar barang tertentu memiliki nilai tambah

Dibawah ini adalah pengangkut yang dikecualikan dari kewajiban membuat PPBT yaitu :

• Angkutan Penyeberangan

• Pengangkit yang mengangkut barang dari KEK

• Pengangkit yang mengangkut barang dari TPB

• Semua benar

Pemblokiran akses kepabeanan dilakukan terhadap pengangkut/agen pengangkut dalam hal, kecuali :

• Pengangkut tidak memberitahukan pengangkutan Barang Tertentu

• Tagihan sanksi administrasi telah dilunasi

• Rekomendasi unit internal dan/atau instansi terkait

• Tagihan sanksi administrasi yang belum dibayarkan dalam jangka waktu

  yang telah ditetapkan

Dalam keadaan darurat, pengangkut dapat melakukan pembongkaran terlebih dahulu dan menyampaikan PPBT paling lama .... jam setelah dilakukan pembongkaran

• 72 jam

• 36 jam

• 24 jam

• 12 Jam

Pengangkut yang pengangkutannya tidak dilindungi dokumen yang sah (PPBT), dikenai sanksi

administrasi (Pasal 8c ayat (4) UU Kepabeanan) :

• denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah

• denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 200 juta rupiah

• denda paling sedikit 25 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah

• denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah

Pengangkut yang jumlah barangnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan (pada  saat pengangkutan atau pembongkaran), dikenai sanksi administrasi :

• denda paling sedikit 1 juta  rupiah dan paling banyak 10 juta rupiah

• denda paling sedikit 5 juta  rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah

• denda paling sedikit 10 juta  rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah

• denda paling sedikit 3 juta  rupiah dan paling banyak 20 juta rupiah

Dibawah ini adalah "kriteria barang tertentu", kecuali :

• barang yang dikenakan bea keluar

• barang yang dikenakan ketentuan  larangan dan/atau pembatasan di  bidang ekspor

• barang yang sedang mengalami kenaikan harga

• barang yang mendapat subsidi