Pancasila

Presiden pertama Indonesia adalah​ (a)   yang menyampaikan gagasan/rumusan dasar di sidang BPUPK pada tanggal ​ (b)   di Jakarta. Proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara yang diawali dengan lahirnya Pancasila tadi, lalu diikuti oleh perumusan pada (c)   dan disahkan kemudian oleh sidang ​ (d)   yang berlangsung pada ​ (e)  

• Ir. Soekarno
• 1 Juni 1945
• 1 Juni 1950
• Ir. Joko Widodo
• 22 Juni 1945
• 23 Juli 1945
• PPKI
• BPUPK
• 18 Agustus 1945
• 15 Agustus 1945

Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah ​ (a)   yang terdiri dari: ​ (b)   ​ (c)   ​ (d)   4) ​ (e)   dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Dasar Negara Indonesia
• Tombak negara Indonesia
• Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
• Internasionalisme dan persatuan
• peri ketuhanan
• kesejahteraan rakyat
• persatuan dan kesatuan seluruh rakyat

Sidang pertama PPKI resmi dibuka pada pukul ​ (a)   dan diikuti oleh ​ (b)   anggota. Sukarno mengawali sidang dengan sebuah pidato yang mengingatkan para anggota PPKI bahwa Indonesia sedang berada dalam zaman ​ (c)   yang berubah secara cepat. Sukarno juga menekankan di muka sidang bahwa, ”​ (d)   yang kecil-kecil saja ​ , tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah”.

• 11.30 WIB
• 10.30 WIB
• 27 orang
• 20 Orang
• "Jangan lah terperdaya terhadap hasutan Jepang"
• peralihan
• perubahan
• Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak
• ayo bersama membangun negara

Berikut Penggalan Paragraf terakhir dari Kemudian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu ​ (a)   yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan (b)   dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ​ (c)   , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah ​ (d)   itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ​ (e)   , Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Pemerintah Negara Indonesia
• seluruh tumpah darah Indonesia
• Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• mencerdaskan kehidupan bangsa
• Pemerintah Indonesia
• segenap tumpah darah Indonesia
• berbangsa Indonesia
• Keadilan yang beradab
• mencerdaskan kehidupan dunia

PPKI kemudian melakukan sidang. Sidang pertama baru digelar tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama tersebut menghasilkan beberapa putusan, yaitu ​ (a)   (2) memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden; (3) membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua terjadi pada ​ (b)   dan menghasilkan beberapa putusan, yaitu (1) pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas delapan provinsi; (2) membentuk Komite Nasional di daerah; (3) menetapkan dua belas departemen/kementerian dengan masing-masing menterinya. Sementara sidang ketiga dilaksanakan pada ​ (c)   dan menghasilkan putusan, yaitu​ (d)   (2) pembentukan Partai Nasional Indonesia, (3) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

• (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republi
• 19 Agustus 1945
• mengesahkan pancasila sebagai dasar negara
• 17 Agustus 1945
• 22 Agustus 1945
• 25 Agustus 1945
• (1) pembentukan Komite Nasional,
• pembentuakan perencanaan persiapan kemerdekaan

Dalam pidatonya Sukarno menyebut Pancasila dengan dua istilah, yakni ​ (a)   dan ​ (b)   . Istilah filosofische grondslag berasal dari bahasa ​ (c)   . Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti ​ (d)   .

• filosofische grondslag
• weltanschauung
• filosofi gondslag
• western
• Belanda
• Jepang
• “filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar”
• "pemikiran yang mendasar"
• Inggris

Pancasila sebagai pandangan hidup mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu ​ (a)   , bangsa, dan bahasanya. Selain itu, sila yang memiliki bunyi ​ (b)   itu menghendaki pula agar se tiap orang dapat menghargai berbagai macam perbedaan suku, agama, dan bu daya yang ada di Indonesia dengan menjunjung semboyan ​ (c)   .

• “Persatuan Indonesia”
• "Kesatuan Indonesia"
• ‘’Bhinneka Tunggal Ika’’
• "Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh
• mencintai tanah air
• kebudayaan Indonesia
• memiliki cinta tanah air

Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan pesan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ​ mengedepankan ​ (a)   dalam kehidupan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga mendorong kita untuk ​ (b)   dan lebih mengutamakan ​ (c)   daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai keputusan menyangkut kepentingan bersama mestinya diambil dengan jalan ​ (d)   .

• nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi
• nilai demokrasi
• nilai mufakat
• bermusyawarah
• bergotong royong
• kepentingan umum
• kekeluargaan
• musyawarah dan mufakat
• keadilan dan musyawarah
• berdamai dengan lingkungan

Kedudukan Pancasila sebagai ​ (a)   dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berimplikasi bahwa seluruh peraturan ​ (b)   di Indonesia ​ (c)   bertentangan dengan ​ (d)   .

• dasar negara
• kepala negara
• aturan negara
• perundang-undangan
• dalam negara
• Pancasila
• peraturan hukum
• tidak boleh
• wajib
• sama rata

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai......... ​ (a)   mencakup suasana kebatinan ​ (b)   ​ (c)   negara; ​ (d)   Undang-Undang Dasar Tahun 1945; ​ (e)   yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

• sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;
• Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
• mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar
• menjadi sumber semangat bagi
• mengandung norma-norma
• dasar hukum di Indonesia;
• Pancasila sebagai sumber hukum;
• menciptakan hukum dasar bagi negara
• mengandung makna-makna penting