03_TWK_UUD 1945 DAN NASIONALISME

03_TWK_UUD 1945 DAN NASIONALISME

Professional Development

30 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

QUIZ ANKASSI5 KELAS 4 SDIT IQRA'2 KOTA BENGKULU

QUIZ ANKASSI5 KELAS 4 SDIT IQRA'2 KOTA BENGKULU

Professional Development

35 Qs

KUIS 3 HUT RI 78 RW16

KUIS 3 HUT RI 78 RW16

Professional Development

35 Qs

QUIZ ANKASSI5 KELAS 6 SDIT IQRA'2 KOTA BENGKULU

QUIZ ANKASSI5 KELAS 6 SDIT IQRA'2 KOTA BENGKULU

Professional Development

35 Qs

HUT Ambalan Praskerja

HUT Ambalan Praskerja

Professional Development

30 Qs

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan

Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan

Professional Development

30 Qs

TWK 7

TWK 7

Professional Development

26 Qs

ULANGAN HARIAN PKN BAB 2

ULANGAN HARIAN PKN BAB 2

1st Grade - Professional Development

30 Qs

Final Cerdas Cermat

Final Cerdas Cermat

Professional Development

25 Qs

03_TWK_UUD 1945 DAN NASIONALISME

03_TWK_UUD 1945 DAN NASIONALISME

Assessment

Quiz

Special Education

Professional Development

Hard

Created by

Wahyu Fauziah

Used 1+ times

FREE Resource

30 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Masyarakat Indonesia tak semua memiliki kemampuan dalam pembiayaan bantuan hukum saat berhadapan dengan kasus hukum. Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) menginisiasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Adapun program bantuan tsb disalurkan melalui 619 OBH (Organisasi Bantuan Hukum). Program tsb dilakukan untuk menjalankan amanat konstitusi, di bawah ini manakah yang jadi tujuan bantuan hukum tsb...

Supaya supremasi hukum dapat diatasi sehingga hasil putusan hukum tak berpihak pada masyarakat yang lebih berkuasa

Untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan

Untuk mewujudkan hak masyarakat atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat

Penegakan HAM dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bawah kekuasaan Pemerintah

Untuk mewujudkan hak masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

UUD 1945 mempunyai fungsi mengatur batas kewenangan dan kekuasaan dari lembaga – lembaga negara. Di dalam UUD 1945 dikenal istilah lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Adapun yang termasuk dari lembaga eksekutif di bawah ini adalah .....

Panglima TNI

Mahmakah Konstitusi

Komisi Yudisial

Badan Pemeriksa Keuangan

e.Dewan Perwakilan Rakyat

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebagai Negara Hukum, UUD 1945 mempunyai beberapa fungsi bagi negara Indonesia. Adapun fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi adalah untuk ....

Untuk membagi lembaga – lembaga negara

Menentukan kehidupan masyarakat untuk waktu yang akan datang

Mengikat seluruh warga negara

Sebagai acuan dan alat kontrol seluruh norma dan peraturan yang ada

e.Sebagai hukum yang memuat tugas – tugas lembaga negara beserta kewenangannya

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Setelah adanya amandemen UUD 1945, terdapat pasal 28H yang mana pada ayat 1 nya menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Implementasi nyata pasal tsb oleh Pemerintah tercermin pada kegiatan berikut ini, kecuali....

Program Pemerintah Bantuan Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

Mengintegrasikan proses perizinan dunia usaha melalui 1 instansi terpadu

Adanya perwakilan Pemerintah yang mengatur ttg pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat

Pemerintah menyediakan layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan RSUD

Program perumahan bersubsidi bagi masyarakat miskin dari Pemerintah

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

UUD 1945 telah beberapa kali mengalami amandemen perubahan. Pasal 28 setelah dilakukan amandemen menjamin HAM seutuhnya yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut Anda, bentuk pengamalan dari pasal tersebut diatas adalah ..........

Unjuk rasa demo yang berujung tindak kekerasan untuk memberikan efek determinan

Adi yang sedang maju menjadi Calon Bupati memberikan sejumlah uang kepada warga Menur untuk mendukungnya dan memilihnya

Antok marah karena pendapatnya yang diyakini benar dan sesuai peraturan ternyata tidak disetujui oleh anggota lainnya saat rapat di Gedung Mangkujayan

Santana sebagai ketua pemuda Rebahan memberikan denda kepada anggotanya yang telat dan tidak mengikuti rapat

Elo, Gais, dan Opik yang berdiskusi bersama mengenai kegiatan hari anti korupsi di lingkungan kantornya

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nazi yang dipimpin Adolf Hitler memicu terjadinya perang dunia II. Jerman Nazi berniat untuk meluaskan wilayahnya di sejumlah negara di eropa timur dalam genggaman kekusaannya. Hal ini bermula dari hasrat rasa nasionalisme yang disebut Pan-Jermanisme. Gerakan ini disebut sebagai yang bertujuan menyatukan politik orang yang berbahasa Jerman atau rumpun bahasa Jerman. Hal ini tentu berbeda dengan nasionalisme di Indonesia. Menurut Anda, perbedaan Pan-Jermanisme dengan Nasionalisme di Indonesia adalah .......

Nasionalisme di Indonesia bukan berdasar ras namun justru bertujuan menyatukan keberagaman dan perbedaan yang ada dengan persamaan yang ada sesama warga negara

Nasionalisme di Indonesia terbuka sehingga bisa berubah sesuai kebutuhan jaman

Nasionalisme di Indonesia lahir karena sejarah panjang pergerakan yang dilandasi sikap cinta tanah air

Nasionalisme di Indonesia menjunjung tinggi budaya adat nenek moyang yang jelas berbeda dengan budaya di Jerman

Nasionalisme di Indonesia itu moderat yang cinta damai dan menolak kekerasan

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 memiliki beberapa bagian, salah satunya adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai dan kedudukan istimewa diantaranya adalah ......

Pembukaan UUD 1945 dapat diubah sesuai perkembangan zaman

Pembukaan UUD 1945 dapat diubah kecuali bentuk NKRI

Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun dan cara apapun

Pembukaan UUD 1945 bisa diubah hanya oleh MPR

Pembukaan UUD 1945 dapat diubah namun dengan syarat dan cara khusus

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?