FR UUD DAN LEMBAGA NEGARA

Salah satu perubahan yang mendasar terhadap ketatanegaraan Indonesia setelah terjadi amandemen UUD 1945 adalah ...

• Dengan dihapuskannya DPA, Presiden tidak memiliki lagi dewan pertimbangan

• Presiden tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membahas UU bersama DPR

• Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dam kepala pemerintahan dipilih secara langsung melalui pemilu setiap lima tahun sekali

• DPA diganti menjadi DPD yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada . presiden terutama yang berkaitan dengan masalah daerah

• MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang untuk memilih presiden

Makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD 45 adalah...

• memuat penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak merdeka bagi suatu bangsa

• Cita-cita Indonesia kemerdekaan untuk menjadi bangsa berdaulat, adil dan makmur

• Meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas jerih payah sendiri dan merupakan berkat Tuhan yang Maha Esa

• Cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia

• Berisi tentang dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai UUD.

Contoh sikap yang bisa dilakukan sebagai pengamalan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 antara lain..

• Saling menghormati antar pemeluk agama

• Tidak rasis serta membanding-bandingkan sesuatu

• Mencintai tanah air, bangsa dan negara

• Menanamkan sikap dan nilai toleransi

• Tidak memaksanakan kehendak

Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu...

• Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan sebagai sumber dari segala sumber hukum

• proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan

• proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan kemerdekaan yang disusun dan diisi oleh pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan ke dalam UUD NRI 1945

• proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber utama dari isi Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam UUD NRI 1945

• proklamasi kemerdekaan sebagai sebuah inspirasi untuk menyusun kemerdekaan dalam pembukaan UUD NRI 1945

Semenjak diberlakukan sebagai Konstitusi, UUD NRI 1945 telah mengalami 4 kali amandeman. Adapaun faktor yang menyebabkan UUD NRI 1945 perlu diamandemen adalah berikut ini, kecuali...

• Terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia (HAM)

• Kurangnya sistem cek dan keseimbangan institusi-institusi pada pemerintahan

• Dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat

• Kekuatan yudikatif terlalu luas dan tidak tak terbatas

• kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan Presiden

Indonesia menganut paham konstititusionalisme, dengan kata lain lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dalam melaksanakan kekuasaanya dibatasi UUD. Berikut ini bukti paham konstitusionalisme yang dianut negara Indonesia adalah...

• Presiden memiliki kekuasaan tertinggi diantara lembaga negara lainnya

• kekuasaan lembaga negara sederajat dan saling mengontrol dan mengawasi

• Rakyat sebagai pemegang pemeritahan tertinggi di atas lembaga negara

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama

• MPR dan DPR menjađi lembaga negara yang bersifat mandiri

Perhatikan poin-poin berikut ini:

1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945

2) Tidak mengubah bentuk Negara

3) Tidak mengubah pasal tentang kewenangan Lembaga Negara

4) idak bertentangan dengan penguatan sistem demokrasi

5) Tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensisil

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan amandemen UUD 1945 terdapat pada nomer...

• 1, 2 dan 3

• 1,2 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 1,3 dan 5

• 1, 2 dam 4

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945. Adapun alasan didirikannya Komisi Yudisial adalah...

• Keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan yang tak kunjung tegak

• Semakin maraknva Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di dalam pemerintahan

• Angka kriminalitas yang melonjak dan semakin maraknya penyelewengan hukum di Indonesia

• Semakin banyaknya produk undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat kecil

• Semakin banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara perlu diperiksa karena...

• Agar setiap pihak yang mengelola uang negara tidak melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara sehingga merugikan rakyat

• Agar tidak terjadi tumpah tindih kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh lembaga negara

• Agar terdapat pembatasaan kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh lembaga negara

• agar setiap pihak yang mengelola uang negara menjalankan amanat tesebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat

• agar setiap anggaran keuangan negara yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia

Salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara perlu diperiksa karena...

• peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden

• peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan oleh lembaga yudikatif

• peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan terhadap kinerja lembaga ekskutif oleh presiden

• peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan oleh lembaga legislatif kepada presiden

• Ag peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan oleh presiden kepada lembaga legislatif