Quiz Pengelolaan KD 2

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka?

• Pemenuhan Standar Keuangan

• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

• Pemenuhan Standar Pelayanan Daerah

• Pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat

Manakah diantara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait aturan pelaksanaan belanja ?

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.

• Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

• Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

• Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

SPM diterbitkan paling lama …. hari sejak diterimanya dokumen SPP

• 1

• 4

• 5

• 2

Belanja diakui pada saat ?

• terjadi pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah pengesahan oleh fungsi BUD

• terjadi pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas

• terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah

• terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa karena penurunan nilai aset

Berdasarkan pasal 205, 206, 207, 208, 209 dan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang tidak terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah.

• Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

• Pejabat pengelola BLUD tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam kegiatan pelayanan umum.

• BLUD merupakan bagian dari Pengelola Keuangan Daerah.

• Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Tindak Lanjut terhadap Indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan cara?

• Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Aparat Penegak Hukum

• Kepala SKPD melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

• Kepala SKPD melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota dan memberitahukan kepada aparat penegak hukum

• Kepala SKPD melaporkan kepada Inspektorat Daerah dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Berikut di bawah ini yang merupakan tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA, Kecuali….

• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

• menyusun laporan keuangan SKPD

• melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA

• menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut, kecuali:

• Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, a.       Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

• Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (correct)

• Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

• Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD dan Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri 77 Tahun 2020 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun peraturan di bawah ini kecuali

• Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;

• Perda yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

• Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja,

Pernyataan terkait PPK SKPD yang kurang tepat adalah

• PPK SKPD melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

• PPK SKPD melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

• melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan menyusun laporan keuangan SKPD.

• Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan