PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. 1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (PDKI) mendapat pendanaan dari luar negeri untuk pembangunan jaringan transportasi publik. Pendanaan tersebut masuk ke dalam APBD PDKI, maka pemilihan penyedia untuk menyelenggarakan pembangunan jaringan transportasi tersebut mengacu pada

• A.   sepenuhnya pada Peraturan Presiden tentang PBJ

• B.   Peraturan   Presiden   tentang   PBJ    di    Indonesia   dan   peraturan pengadaan negara pemberi dana

• C.   sepenuhnya pada peraturan pengadaan negara pemberi dana

• D.   ketentuan yang tertuang pada perjanjian pemberian dana yang telah disepakat kedua negara

2. 2. Kementerian A mengumumkan seluruh pengadaan barang/jasa ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan (SIRUP). Kementerian A telah mempraktekkan prinsip pengadaan

• A.    Efisien

• B.    Efektif

• C.   Transparan

• D. Terbuka

3.  Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedang mengembangkan riset untuk menghasilkan barang tertentu. Hasil riset tersebut selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan K/L/Pemda. Tindakan ini wujud nyata dari keinginan Pemerintah dalam hal?

• A.   Mendukung Pelaku Usaha Nasional

• B.   Efisiensi anggaran dan pendapatan negara

• C.   Mendukung hasil penelitian untuk menuju produksi massal

• D.   Anti produk luar negeri

4.    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai Menyusun regulasi tentang pengadaan barang/jasa, selanjutnya peraturan tersebut akan dialih bahasakan ke dalam Bahasa Inggris. Untuk melaksanakannya pemerintah menggunakan jasa penulisan dan penerjemahan yang telah tersumpah. Dalam RUP, jenis pengadaan ini termasuk ke dalam?

• A.   Jasa Konsultansi

• B.   Jasa Lainnya

• C.   Barang

• D.   Jasa Pengecualian

5.    Tono seorang PPK pada Dinas Kabupaten X. Tono merupakan bendahara koperasi pada Kabupaten Y. Suatu ketika, ada kegiatan rapat yang membutuhkan jamuan rapat. Jamuan rapat tersebut dilaksanakan oleh koperasi Kabupaten Y. Atas kasus ini maka

• A.   diperbolehkan karena koperasi termasuk usaha kecil yang menjadi pelaku usaha prioritas

• B.   diperbolehkan karena koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional

• C.   tidak diperbolehkan karena lokasi koperasi yang berbeda

• D.   tidak diperbolehkan karena pertentangan kepentingan

6.    Pemerintah Daerah Kabupaten Z memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan menjalankan fungsi…

• A.   pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

• B.   pengelolaan pertanggungjawaban keuangan

• C.   pengelolaan akuntabilitas untuk kinerja Pemerintah Daerah

• D.   pengelolaan pengadaan barang/jasa

7.    Jika suatu Kementerian melakukan pengembangan katalog elektronik khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian tersebut, maka pasar yang dibentuk ini merupakan?

• A.   Katalog Elektronik Nasional

• B.   Katalog Elektronik Lokal

• C.   Katalog Elektronik Sektoral

• D.   Toko Daring

8.    Jika DIPA Kementerian Saudara memiliki anggaran belanja barang/jasa senilai Rp1.000.000.000,00 maka berapa rupiah yang Saudara harus gunakan untuk mengutamakan produk dalam negeri dan produk UMK dan Koperasi?

• A.   Rp500.000.000,-

• B.   Rp400.000.000,-

• C.   Rp300.000.000,-

• D. SeluruhAnggaranBelanja

9.    Jika Saudara dalam melakukan belanja barang/jasa mengutamakan barang/jasa yang berasal dari industri yang tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Elemen manakah dari pengadaan keberlanjutan yang Saudara ambil?

• A.   Ekonomi

• B.   Lingkungan

• C.   Sosial

• D.   Ketiganya

10. 10.    Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu….

    
    

• 10. A.   Pengelola PBJ

• 10. B.   Pemberi Keterangan Ahli (PKA)

• 10. C.   Mediator pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

• 10. D.   Anggota Dewan Sengketa Konstruksi