Penilaian Tingkat Lanjut: Analisis Kritis Tantangan Demokrasi dan Keamanan Siber Indonesia

Penilaian Tingkat Lanjut: Analisis Kritis Tantangan Demokrasi dan Keamanan Siber Indonesia

Professional Development

38 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

soal kelas 7 pi

soal kelas 7 pi

KG - Professional Development

35 Qs

Soal TWK SKD

Soal TWK SKD

Professional Development

35 Qs

SOAL SOSIO KULTURAL P3K

SOAL SOSIO KULTURAL P3K

Professional Development

35 Qs

Kepemiluan

Kepemiluan

Professional Development

36 Qs

Pramuka Siap Sedia Membangun Bangsa

Pramuka Siap Sedia Membangun Bangsa

Professional Development

37 Qs

tes wawancara p3k

tes wawancara p3k

Professional Development

40 Qs

UJIAN EKONOMI X MIPA/IPS

UJIAN EKONOMI X MIPA/IPS

Professional Development

40 Qs

BTB Quiz

BTB Quiz

Professional Development

33 Qs

Penilaian Tingkat Lanjut: Analisis Kritis Tantangan Demokrasi dan Keamanan Siber Indonesia

Penilaian Tingkat Lanjut: Analisis Kritis Tantangan Demokrasi dan Keamanan Siber Indonesia

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Hard

Created by

Riski Parsaulian

Used 6+ times

FREE Resource

38 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang pesat, konsep "cinta tanah air" bagi generasi milenial menghadapi tantangan baru. Mengingat kompleksitas interaksi global dan lokal, bagaimana seharusnya "cinta tanah air" dimanifestasikan oleh generasi milenial Indonesia tanpa jatuh ke dalam chauvinisme atau isolasionisme?

Menolak semua produk dan budaya asing untuk melindungi ekonomi dan identitas nasional

Mengkritik pemerintah secara konsisten untuk mendorong perubahan tanpa mempedulikan dampak internasional

Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sambil tetap terbuka terhadap ide-ide global yang bermanfaat

Mengabaikan isu-isu nasional dan fokus sepenuhnya pada tren global untuk meningkatkan daya saing internasional

Memprioritaskan penggunaan bahasa daerah di atas bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam semua aspek kehidupan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Media sosial telah menjadi platform utama bagi generasi muda untuk berekspresi dan berinteraksi. Dalam konteks bela negara di era digital, bagaimana seharusnya warga negara, khususnya generasi milenial dan Gen Z, memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi mereka?

Membagikan semua informasi yang diterima tanpa verifikasi untuk meningkatkan kesadaran publik

Menggunakan media sosial hanya untuk kepentingan hiburan dan menghindari topik-topik sensitif

Aktif menyebarkan propaganda nasionalis agresif untuk melawan pengaruh asing

Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan prestasi nasional, sambil tetap kritis dan objektif

Membatasi penggunaan media sosial sepenuhnya untuk menghindari potensi konflik dan penyebaran informasi yang salah

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Bagaimana seharusnya nilai integritas diimplementasikan oleh pejabat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi?

Menjaga citra publik dengan menghindari semua bentuk kontroversi, bahkan jika itu berarti menyembunyikan informasi penting

Menerapkan transparansi selektif, hanya mengungkapkan informasi yang menguntungkan posisi politik mereka

Berkomitmen pada transparansi penuh dan akuntabilitas, bahkan ketika hal tersebut dapat merugikan kepentingan pribadi atau partai

Menggunakan kekuasaan untuk membatasi akses media dan publik terhadap informasi yang dianggap sensitif

Mendelegasikan semua keputusan etis kepada tim penasihat untuk menghindari tanggung jawab personal

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam konteks pluralisme agama di Indonesia, manakah dari tindakan berikut yang paling jelas melanggar prinsip sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa"?
Menyelenggarakan dialog antar-agama untuk meningkatkan toleransi
Memberlakukan aturan yang membatasi pendirian rumah ibadah tertentu di beberapa daerah
Mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama yang inklusif di sekolah-sekolah negeri
Memaksa kelompok penganut kepercayaan tradisional untuk memeluk salah satu agama resmi negara
Menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencantuman agama pada kartu identitas

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", sering termanifestasi dalam berbagai bentuk diskriminasi. Dari situasi berikut, manakah yang paling mencerminkan pelanggaran sistemik terhadap prinsip ini?
Penerapan sistem kuota gender dalam pemilihan legislatif
Pemberian beasiswa khusus untuk mahasiswa dari daerah tertinggal
Implementasi kebijakan yang membatasi akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok etnis atau agama tertentu
Penerapan standar kelulusan yang sama untuk semua siswa dalam ujian nasional
Pemberlakuan kebijakan afirmatif untuk kelompok minoritas dalam rekrutmen pegawai negeri

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam upaya menjaga persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila, pemerintah sering menghadapi dilema antara otonomi daerah dan kesatuan nasional. Manakah dari kebijakan berikut yang potensial melanggar semangat persatuan dalam Pancasila?
Menerapkan sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola anggaran
Mempromosikan penggunaan bahasa daerah dalam administrasi pemerintahan lokal
Mendorong pembentukan provinsi baru berdasarkan perbedaan etnis dan agama tanpa pertimbangan yang komprehensif
Mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang menekankan keberagaman budaya nusantara
Memberikan status otonomi khusus kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan pertimbangan historis dan kultural

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", sering diuji dalam praktik demokrasi modern. Manakah dari situasi berikut yang paling bertentangan dengan prinsip ini?
Pengambilan keputusan melalui voting di DPR setelah proses debat yang panjang
Penerapan sistem multi-partai dalam pemilihan umum
Penggunaan dekrit presiden untuk membuat kebijakan penting tanpa konsultasi dengan lembaga legislatif atau masyarakat
Pelaksanaan referendum untuk isu-isu kebijakan nasional yang kontroversial
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu berdasarkan kriteria tertentu

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?