1. Siapakah yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Pengawas Pemilu?

• 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat

• Tim Kampanye

• 1. Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya

• 1. Partai Politik

Berapakah batas waktu pembuatan kajian awal setelah Laporan disampaikan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan?

• paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan diregistrasi

• 1. paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan disampaikan 

• paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan diregistrasi

Kajian awal dilakukan untuk meneliti sebagai berikut, Kecuali:

• 1. Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya 

• keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Lapora

• pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan

• 1. keterpenuhan unsur pelanggaran Pemilu

Syarat materiel laporan meliputi

• 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran

• Uraian kejadian dugaan pelanggaran

• Bukti

• 1. Jawaban a, b, dan c benar

Berikut ini syarat-syarat laporan hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan, kecuali

• waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat

• identitas penemu dugaan pelanggaran Pemilihan

• saksi-saksi

• uraian kejadian

1. Temuan dan laporan pelanggaran pemilihan yang telah diregistrasi yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan dibahas dalam pembahasan pertama sentra Gakkumdu paling lambat?

• 1x24 jam setelah laporan diterima

• 2x24 jam setelah laporan disampaikan

• 1 hari sejak laporan diterima

• 1. 2x24 jam setelah laporan diterima

1. Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, apa yang harus dilakukan oleh pengawas pemilihan?

• Menghentikan proses klarifikasi

• 1. Pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi 

• Menjadwalkan kembali waktu pelaksanaan klarifikasi

• 1. Pengawas Pemilihan membuat surat pernyataan

Proses penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang paling tepat adalah?

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, sidang pembuktian, putusan

• 1. Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, kajian, rekomendasi

• 1. Penerimaan laporan, kajian awal,registrasi,  putusan

• 1. Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, kajian, putusan

Berapakah batas waktu penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilihan di pengawas pemilihan?

• 1. 3+2 hari kerja

• 1. 14 hari kalender

• 1. 3+2 hari kalender

• 5 hari kerja

1. Manakah pernyataan dibawah ini yang paling tepat?

• 1. Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

• Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Kejaksaan pada sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya

• 1. Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya, diteruskan kepada KASN

• 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU  Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada DKPP