Hubungan Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara diatur dalam ....

• UUD 1945

• UU Nomor 17 Tahun 2003

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 15 Tahun 2004

Dalam pengelolaan keuangan negara menteri keuangan memiliki peran sebagai ....

• Chief Financial Officer (CFO) saja

• Chief Operational Officer (COO) saja

• Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO)

• Tidak keduanya

Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dapat mendelegasikan kewenangannya pada Kuasa BUN, yakni ....

• Sekjen Kementerian Keuangan

• Dirjen Perbendaharaan

• Kepala KPPN

• Direktur Pengelolaan Kas Negara

Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam satu paket undang-undang bidang keuangan negara, yang salah satunya adalah ... tentang keuangan negara

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

• alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara merupakan...

• dana pemerintah

• keuangan negara

• anggaran negara

• penerimaan negara

Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya merupakan tugas dari...

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD)

• Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L

• Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

• Menteri Keuangan

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan tugas dari...

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD)

• Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L

• Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

• Menteri Keuangan

Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, badan pengelola dana masyarakat, diwujudkan melalui aktivitas sebagai berikut, kecuali...

• Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/ daerah (terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/ APBDl

• Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.

• Pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menenma hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pinjaman dan/atau hibah tersebut dapat diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah/perusahaan negara/perusahaan daerah

• Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan darn pengawasan kepada perusahaan daerah

Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan tugas dari...

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD)

• Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L

• Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

• Menteri Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam satu paket undang-undang bidang keuangan negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang...

• Keuangan Negara

• Perbendaharaan Negara

• Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• APBN