LATIHAN SOAL APBN 4

Undang-Undang yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara adalah

• A) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
• B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
• C) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
• D) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
• E) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan perundang-undangan kolonial yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara adalah:

• A) Staatsblad 925 No. 448
• B) IAR Stbl. 1933 No. 320
• C) Staatsblad 1933 No. 320
• D) Staatsblad 1933 No. 448
• E) Indische Staatwet 1933 No. 320

Keuangan negara mencakup semua hal berikut, kecuali:

• A) Hak negara yang dapat dinilai dengan uang
• B) Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
• C) Aset pribadi milik warga negara
• D) Semua yang dapat dijadikan milik negara
• E) Pelaksanaan hak dan kewajiban negara

Fokus utama keuangan negara dalam kebijakan fiskal 2024 mencakup semua hal berikut, kecuali:

• A) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
• B) Mengakselerasi penurunan prevalensi stunting
• C) Mengendalikan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat
• D) Peningkatan belanja infrastruktur secara besar-besaran
• E) Mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi

Yang dimaksud dengan keuangan negara dari sisi objek adalah:

• A) Seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
• B) Semua kebijakan fiskal dan moneter yang dirumuskan oleh pemerintah
• C) Semua barang milik negara yang dijual di pasar internasional
• D) Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah
• E) Semua bentuk pengeluaran dan pendapatan negara

Dalam pengelolaan keuangan negara, yang berperan sebagai COO adalah ....

• Menteri Keuangan
• Pimpinan Lembaga
• Kepala Daerah
• BPK
• Kuasa BUN

Tugas Menteri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal termasuk ....

• Menyususn rancangan anggaran K/L
• Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak
• menyusun kebijakan fiskal dan ekonomi makro
• mengelola barang milik negara

Berikut ini yang termasuk tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ....

• menyusun anggaran satuan kerja
• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
• mengelola utang piutang daerah
• menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Unis Eselon 1 pada kementrian keuangan terbagi menjadi .... unit

• 7
• 8
• 9
• 11

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan penborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas perekonomian. hal tersebut merupakan fungsi ....

• distribusi
• stabilisasi
• alokasi
• otorisasi