LATIHAN MENERAPKAN PERATURAN

Yang dimaksud dengan Fatwa DSN adalah:

• Penetapan kehalalan produk yang boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun non bank

• Pendapat yang dikemukakan oleh komisi fatwa sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh masyarakat

• Pendapat yang dikemukakan oleh Komisi Fatwa DSN MUI sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa

• Prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa

Pengertian Fatwa adalah:

• Nasehat ahli hukum

• Keputusan hukum dari ahli agama

• Anjuran, nasehat, saran dari komite ahli yang boleh dipatuhi atau dilanggar dalam pelaksanaannya

• Petuah, nasehat dan jawaan atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum syariah

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, BPRS wajib memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian. Kebijakan teknis penerapan prinsip kehati-hatian dapat berupa:

• Kebijakan tentang kepegawaian dan remunerasi Dewan Direksi

• Kebijakan tentang ekspansi bisnis melalui pembukaan jaringan kantor cabang

• Kebijakan tentang penerapan tata kelola, penerapan manajemen resiko, penerapan APU & PPT, penyelenggaraan Teknologi Informatika, BMPD dan Pedoman Audit

• Kebijakan tentang pelaksanaan rencana Bisnis BPRS

Berikut ini adalah beberapa persyaratan sebagai calon Direksi BPRS, kecuali:

• Berpendidikan formal paling kurang setingkat D3 dan memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi

• Memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

• Wajib disetujui oleh OJK berdasarkan hasil uji Kemampuan dan Kepatutan

• Wajib ditunjuk dan disetujui oleh pihak utama selaku PSP BPRS

Terdapat larangan kepemilikan saham bagi Direksi adalah:

• Sebesar 20 persen dari modal disetor

• Sebesar 20 persen baik sendiri atau bersama dari modal disetor

• Sebesar 25 persen atau lebih, baik sendiri atau secara bersama-sama dari modal disetor BPRS

• Sebesar 15 persen dari modal disetor

BPRS wajib memiliki kebijakan (kelembagaan dan operasional) untuk keberlanjutan usaha dan demi menjaga kepentingan stakeholder. Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan kelembagaan adalah:

• Kebijakan terkait strategi pengembangan usaha melalui Rencana Bisnis Bank

• Kebijakan terkait manajemen Sumber Daya Insani (SDI) BPRS

• Kebijakan terkait Peraturan Perusahaan BPRS

• Kebijakan terkait Penghimpunan dana sebagai bagian dari liability management BPRS

Yang bukan merupakan persyaratan dalam pemindahan Kantor Cabang, adalah:

• Telah memperoleh persetujuan OJK

• Apabila dalam jangka waktu 40 hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK diberikan, BPRS tiak melaksanakan pemindahan alamat Kantor Cabang, persetujuan akan ditinjau kembali

• BPRS wajib menyampaikan alasan pemindahan kantor, kesiapan operasional, studi kelayakan pemindahan kantor, dan lainnya kepada OJK

• Pemindahan alamat Kantor Cabang dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupatan/Kota dan Propinsi

Didalam melaksanakan perubahan modal BPRS wajib melakukan hal berikut, kecuali:

• Penambahan modal disetor harus diajukan permohonan persetujuan kepada OJK, berikut bukti setoran dan dokumen pendukung

• Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari sejak BPRS menerima persetujuan perubahan Anggaran Dasar

• Persetujuan OJK paling lambat 30 hari kerja

• Harus disetujui RUPS paling lambah 60 hari kerja sejak persetujuan OJK

Yang tidak termasuk Aktiva Produktif BPRS adalah:

• Berupa piutang dalam akad jual-beli, salam, isthisna dan qardh

• Berupa pembiayaan dalam akad sewa dan sewa beli

• Berupa penempatan dana pada bank syariah lain

• Berupa penempatan dana pada bank umum atau bprs konvensional

BPRS dalam melakukan kegiatan usaha, boleh melakukan usaha dan layanan yang beragam, namun ada regulasi yang membatasi terhadap kegiatan usaha, yaitu:

• Menghimpun dana dari masyarat dalam bentuk simpanan berupa tabungan berdasarkan akad wadiah atau akad lain sesuai syariah

• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, berdasarkan akad wadiah atau mudharabah dan melakukan transasi lalu lintas pembayaran

• Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berbasis bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah

• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi berupa deposito atau tabungan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain sesuai syariah