Seleksi Lomba Cerdas Cermat

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa,” mengandung prinsip bahwa:

• Semua agama diakui dan dihormati

• Setiap individu bebas memilih agama yang diinginkan

• Negara hanya akan mendukung satu agama resmi

• Agama merupakan urusan pribadi dan tidak perlu diatur oleh negara

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” mengandung makna:

• Kesatuan dalam kebebasan beragama

• Penerimaan terhadap keragaman etnis dan budaya dalam satu negara

• Persatuan dalam pengaturan ekonomi yang adil

• Kesatuan dalam sistem hukum dan peradilan

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” berfungsi untuk:

• Menjamin hak asasi manusia

• Mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara

• Mengatur cara pembuatan keputusan secara demokratis

• Mengatur kewajiban pemerintah terhadap rakyat

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berarti:

• Perbedaan dalam satu kesatuan

• Persatuan dalam perbedaan

• Kesatuan dalam keragaman

• Kesejahteraan dalam kesetaraan

Dari manakah asal semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”?

• Kitab Negara Kertagama

• Kitab Sutasoma

• Kitab Mahabharata

• Kitab Ramayana

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mencerminkan prinsip apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

• Kebebasan berekspresi

• Toleransi dan saling menghormati

• Kesejahteraan ekonomi

• Persaingan sehat

Apa prinsip dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

• Negara federasi dengan banyak negara bagian

• Negara dengan pemerintahan pusat yang berdaulat penuh

• Negara yang menerapkan sistem konfederasi

• Negara yang mengizinkan otonomi luas bagi daerah

Apa yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah terkait dengan NKRI?

• Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

• Penetapan kurikulum pendidikan di seluruh Indonesia

• Pengaturan sistem peradilan nasional

• Standar nasional untuk fasilitas kesehatan

Apa yang menjadi dasar pengaturan hubungan antara pusat dan daerah dalam NKRI?

• Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah

• Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri

• Kitab Negara Kertagama dan Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah

Apa tujuan utama dari Peraturan Bersama Menteri No. 8 Tahun 2006?

• Menyusun kurikulum nasional yang baru

• Menetapkan standar evaluasi pendidikan

• Mengatur kebijakan pendidikan karakter dan tata kelola sekolah

• Meningkatkan anggaran pendidikan di daerah terpencil