PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTINGGI DI INDONESIA ADALAH .....

• UNDANG-UNDANG (UU)

• KETETAPAN MPR (TAP MPR)

• UUD 1945

• PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

LEMBAGA NEGARA YANG MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEMBENTUK UNDANG-UNDANG (UU) ADALAH .....

• PRESIDEN

• DPR

• MAHKAMAH KONSTITUSI

• MPR

Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .

• MPR

• DPR

• PRESIDEN

• Menteri

UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum” terdapat pada Pasal . . . .

• 1 ayat 1

• 1 ayat 3

• 1 ayat 2

• 1 ayat 4

UUD NRI 1945 secara resmi ditetapkan sebagai konstitusi negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh . . . .

• BPUPKI

• PPKI

• PANITIA SEMBILAN

• KNPI

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....

• Undang-undang

• Perda

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)

• Peraturan Pemerintah (PP)

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

• UUD 1945

• Peraturan Pemerintah

• Undang-undang

• Peraturan Presiden

Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....

• No. 10 tahun 2011

• No. 12 tahun 2011

• No, 11 tahun 2011

• No. 13 tahun 2011

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

• Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• DPR dan MPR

• Presiden dan DPR

• Presiden dan MPR

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Presiden (Perpres) adalah ....

• DPR

• MAHKAMAH AGUNG

• KEMENTERIAN

• PRESDIEN