Lembaga-Lembaga Negara

Dengan sistem pemisahan kekuasaan membentuk perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga legislatif.Yang dimaksud lembaga legislatif terdiri dari

• DPR,DPA,MPR

• MPR,DPR,MA

• DPD,MPR,PRESIDEN

• Presiden,DPR,MA

• MPR,DPR,DPD

Kekuasaan kehakiman dilakukan leh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer,peradilan tata usaha negara dan.....

• sebuah peradilan khusus tindak pidana korupsi

• sebuah Mahkamah Konstitusi

• peradilan tindak pidana korupsi

• Mahkamah Meliter

• Peradilan khusus

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah....

• DPA

• MA

• KY

• MPR

• MK

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai....

• lembaga tertinggi

• kepala pemerintahan

• kepala negara

• lembaga tinggi

• penguasa

Lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.Berdasarkan pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 22 tahun 2004...

• Komisi Yudisial

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Daerah

• Mahkamah Konstitusi

Membentuk UU yang dibahas Presiden untuk mendapat persetujuan bersama merupakan fungsi...DPR

• kerjasama

• anggaran

• kooperatif

• pengawasan

• legislasi

Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud dengan fungsi anggaran DPR adalah kewenangan DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan....

• memperhatikan usulan-usulan Presiden

• mempertimbangkan usul MPR

• meminta pertimbangan hukum kepada MA

• memperhatikan pertimbangan DPD

• meminta pertimbangan hukum KPK

DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk....

• memyampaikan aspirasi rakyat Indonesia

• menyampaikan suara golongan

• mewakili partai politik

• melakukan pemilu

• memperjuangkan kepentingan daerah

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung tugas Komisi Yudisial adalah......

• mengusulkan pengangkatan hakim agung

• mengesahkan hakim agung

• mengangkat hakim MK

• mengusullan pengangkatan hakim MK

• mengangkat hakim MA

Menurut ketentuan pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya....

• bebas memutuskan perkara

• lepas dari pengaruh pemerintah

• berada di bawah pengawasan pemerintah

• bebas menentukan perkara

• bersama MA memutuskan perkara hakim