PPB Prakt Akt Keu Lembaga/Instansi Pemerintah - XII AKL 3 - UTS

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa yang masih berlaku hingga saat ini yaitu:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Kegiatan menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa

Kegiatan penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Salah satu asas yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam pengelolaan keuangan desa

Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa dan merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember