KEL 4: Regulasi, Supervisi, dan Tata Kelola pada LKS

Perbedaan mendasar antara peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks pengawasan lembaga keuangan syariah adalah

• BI berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sedangkan OJK lebih spesifik pada pengawasan individu lembaga keuangan.

• BI mengatur kebijakan moneter, sedangkan OJK mengatur perizinan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan.

• BI hanya mengawasi bank syariah, sedangkan OJK mengawasi semua jenis lembaga keuangan syariah.

• BI bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Tujuan utama dari penerbitan fatwa oleh DSN-MUI adalah untuk...

• Mengatur kebijakan moneter yang kompatibel dengan prinsip syariah.

• Memastikan produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

• Memberikan izin operasional kepada bank syariah.

• Menjamin simpanan nasabah di bank syariah.

Manakah pernyataan berikut yang salah terkait peran Bank Indonesia dalam konteks lembaga keuangan syariah?

• Mengatur kebijakan moneter syariah.

• Mengatur sistem pembayaran syariah.

• Memberikan izin operasional kepada bank syariah.

• Menerbitkan fatwa terkait produk keuangan syariah.

Manakah pernyataan berikut yang TIDAK termasuk dalam tujuan regulasi lembaga keuangan syariah?

• Menjamin keberlangsungan dan keberhasilan lembaga keuangan syariah

• Memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham

• Memberikan perlindungan dan kepastian kepada anggota lembaga keuangan syariah

• Memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi secara sehat dan dapat diandalkan

Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara OJK dan DSN-MUI dalam pengawasan lembaga keuangan syariah?

• OJK dan DSN-MUI memiliki peran yang sama dalam pengawasan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

• OJK bertanggung jawab atas pengawasan umum, sedangkan DSN-MUI fokus pada aspek syariah dari produk dan layanan keuangan.

• DSN-MUI memiliki otoritas lebih tinggi daripada OJK dalam hal penafsiran dan penerapan prinsip syariah.

• OJK hanya berwenang memberikan izin operasional, sementara DSN-MUI bertanggung jawab atas seluruh aspek pengawasan.

Apa yang di maksud dengan Good Corporate Governance (GCG)?

• Struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi

• Sebuah proses untuk pengelolaan perusahaan

• Struktur dan proses yang digunakan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

• Struktur untuk management

Prinsip tata kelola perusahaan yang menjamin perlakuan sama terhadap pemegang saham adalah....

• Transparansi

• Akuntabilitas

• Kesetaraan dan kewajaran

• Tanggung jawab

Prinsip-prinsip GCG ada 5 yaitu...

• transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian(kemerdekaan), dan keadilan

• Transparansi, kemaslahatan,tidak tanggung jawab, kemandirian, keadilan

• Transparansi, kompetisi, kesetaraan, kewajaran, keadilan

• Transparansi, menghindari resiko, keadilan, akuntabilitas, kemandirian

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-undangan, yaitu penjelasan dari....

• Keadilan

• Transparansi

• Kemandirian

• Responsibility

Tata kelola perusahaan bertujuan untuk, kecuali...

• Mengarahkan dan mengendalikan perusahaan secara profesional serta transparan

• Meningkatkan akuntabilitas

• Meminimalkan resiko

• Mempermudah mendapatkan resiko