Lartas

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam pengendalian perdagangan Luar Negeri antara lain sebagai berikut, kecuali

• Perizinan

• Standardisasi

• Larangan dan Pembatasan

• Pembebasan

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau pembatasan adalah

• PMK 141/PMK.04/2020

• PMK 171/PMK.04/2020

• PMK 224/PMK.04/2020

• PMK 168/PMK.04/2020

Amanat UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Larangan dan/atau Pembatasan Impor atau Ekspor tertuang dalam pasal

• Pasal 48

• Pasal 53

• Pasal 65

• Pasal 82

Ketentuan pada tata niaga post border adalah sebagai berikut, kecuali

• Tidak disampaikan untuk diawasi Bea Cukai

• Tidak ada penetapan melalui KMK

• Dilakukan pengawasan oleh DJBC

• Pengawasan oleh instansi teknis terkait

Komoditi yang dikenakan ketentuan POST BORDER adalah

• Keramik

• Mainan

• Tas

• Elektronik

Identifikasi barang lartas oleh petugas, salah satunya dengan cara referensi spesifikasi, yaitu dengan cara..

• Identifikasi spesifikasi, kegunaan dan material dari open source (web resmi)

• Membandingkan uraian barang dengan daftar barang dari instansi teknis

• Informasi dari keterangan importir/ eksportir

• Identifikasi barang dari referensi di MSDS, Manual Book atau Mills Certificate

Pengawasan terhadap barang lartas impor atau ekspor terhitung sejak

• Berlakunya Permendag

• Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

• Surat Edaran

• Perdirjen Bea dan Cukai

ketentuan atau pengaturan mengenai tata niaga perizinan impor yang mekanisme pemeriksaan dilakukan setelah melalui kawasan pabean Border

• Tata Niaga Border

• INSW

• Tata Niaga Perdagangan

• Tata Niaga Post Border

Persetujuan Impor adalah jenis izin yang dikeluarkan oleh

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

• Kementerian Perdagangan

• Kementerian Perindustrian

• Kementerian ESDM

Berikut ini adalah beberapa tujuan pembatasan impor, kecuali:

• Melindungi produk dalam negeri dari persaingan barang impor yang harganya lebih murah

• menjaga stabilitas ekonomi

• Melindungi konsumen

• Memberikan keuntungan negara lain