Quiz APBN 2024

Undang-undang yang mengatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ?

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 15 Tahun 2004

• UU Nomor 17 Tahun 2003

• UU Nomor 20 Tahun 2003

• UU Nomor 16 Tahun 2003

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah... ?

• Seluruh Objek yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat

• Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

• Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara

• Seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan objek

• Kekayaan negara yang dikuasai oleh pemerintah yang dikelola sendiri maupun pihak lain

Pendekatan Perumusan Keuangan Negara terbagi menjadi 4. Dari Sisi Objek, Subjek, Proses dan Tujuan. dibawah ini yang merupakan pendekatan dari sisi proses adalah...

• Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan negara.

• Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

• Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

• Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.,

Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu kinerja atau hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. dibawah ini lembaga yang secara mandiri bertugas memerika atas pengelolaan keuangan negara adalah...

• KPK

• BPK

• MPR

• MK

• DJP

Asas Universalitas dalam pengelolaan keuangan negara berarti...

• Masa berlakunya anggaran dibatasi untuk satu tahun

• Semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran

• Setiap Transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

• Transaksi keuangan dimuat rinci secara jelas ke dalam mata anggaran

Dibawah ini yang merupakan hubungan keuangan pemerintah pusat dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta adalah...

• Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

• Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya

• Pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD

• Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD

• Pemerintah Pusat dan bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Kekuasan Pengelolaan Keuangan negara sebagai begian dari Kekuasaan Pemerintah di delegasikan oleh presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara kepada pemangku jabatan dibawah presiden. dibawah ini yang merupakan elektoral dibawah Presiden yang berwengan melakukan pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas desentralisasi adalah...

• Menteri Kuangan

• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran/Kementerian Lainnya

• Pemerintah Daerah

• DPR/DPD/DPRD

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas sebagai berikut...

• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

• Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

• Melaksanakan pungutan penerimaan negara bukan pajak

• Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab K/L yang dipimpinnya.

Pengelolaan keuangan Negara secara kelembagaan dilakukan oleh kementerian keuangan yang berdiri tahun 1945 dengan Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan Pertama. pada tanggal berapa awal diterbitkan ORI (Oeang Republik Indonesia) ?

• 28 Oktober 1945

• 28 Oktober 1946

• 30 Oktober 1946

• 30 Oktober 1945

Berikut ini yang bukan merupakan Stakeholeder dalam Kementerian Keuangan adalah...

• DJBP

• DJPb

• DJKN

• DJPK