Yang bukan merupakan target dari penyuluhan sosial adalah…

• Perseorangan
• Keluarga
• Pencari suaka
• masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 adalah produk hukum yang mengatur tentang ....

• Kesejahteraan Sosial
• Pelaksanaan Upaya PeningkatanKesejahteraan Sosial Lanjut Usia
• Penyelenggaraan KesejahteraanSosial
• Kesejahteraan Lanjut Usia

Apa yang menjadi tujuan dari advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial?

• Menaikkan anggaran kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.
• Mengubah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi hukum yang mengikat.
• Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.
• Menghindari implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak sesuai.

Penyuluh sosial harus mampu...?

• Membuat laporan keuangan
• Berkomunikasi efektif dengan berbagai kelompok masyarakat
• Mengelola proyek konstruksi
• Menyusun anggaran negara

Apa yang dimaksud dengan monitoring dalam tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial?

• Proses mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program penyuluhan sosial
• Proses menganalisis hasil evaluasi dari program penyuluhan sosial
• Proses mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat
• Proses merumuskan program dan kegiatan penyuluhan sosial

Dalam konteks penyuluhan sosial, 'assessment' berarti...?

• Menilai nilai keuangan masyarakat
• Menilai kebutuhan dan kondisi masyarakat
• Menilai kinerja karyawan
• Menilai proyek konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang ....

• Penanganan Gelandangan dan Pengamen Jalanan
• Penanganan Fakir Miskin
• Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Pedoman Program PerlindunganSosial

Menurut Permensos nomor 10 tahun 2014. Media penyuluhan sosial terbagi menjadi 4 yaitu:

• Media cetak, media peraga, media langsung, media tidak langsung
• Media cetak, media dalam ruangan, media luar ruangan, media visual
• Media cetak, media luar ruangan, media elektronik, media peraga
• Media cetak, media elektronik, media non-elektronik, media sosial

Apa yang perlu dilakukan setelah proses advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial selesai?

• Melaporkan hasil advokasi kepada masyarakat.
• Mengubah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi hukum yang mengikat.
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil advokasi.
• Menjaga bahwa kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial tidak bertentangan dengan hukum.

Mengapa penting untuk memperhatikan keberlanjutan kebijakan sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan?

• Keberlanjutan kebijakan sosial memastikan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat jangka panjang.
• Kebijakan yang tidak berkelanjutan bisa merugikan masyarakat dan menjadi pemborosan sumber daya.
• Memperhatikan keberlanjutan kebijakan juga merupakan tuntutan hukum.
• Semua jawaban di atas benar.