Quiz Hukum Acara Perdata

Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata?

• Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara.

• Hukum yang mengatur tata cara bagaimana hak dan kewajiban dilaksanakan di muka pengadilan dalam perkara perdata.

• Hukum yang mengatur pidana terhadap pelanggar hukum.

• Hukum yang mengatur tata tertib masyarakat dan sanksi pidana.

Hukum Acara Perdata mencakup aturan-aturan mengenai:

• Tata cara penyelesaian sengketa pidana.

• Tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

• Tata cara penyelesaian perkara administrasi negara.

• Tata cara pengaturan lembaga negara.

Yang dimaksud dengan gugatan dalam Hukum Acara Perdata adalah:

• Permohonan tertulis untuk melakukan tindakan administratif.

• Tindakan perlawanan terhadap keputusan pidana.

• Tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agar hakim memutuskan sengketa perdata.

• Tindakan pembelaan diri dari terdakwa.

Dalam perkara perdata, siapa saja pihak yang berperkara?

• Terdakwa dan jaksa.

• Penggugat dan tergugat.

• Hakim dan jaksa.

• Penggugat dan hakim.

Lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan memutus sengketa perdata di Indonesia adalah:

• Pengadilan Negeri

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Kejaksaan Agung

Siapa yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara perdata di tingkat pertama?

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tinggi

• Mahkamah Agung

• Pengadilan Tata Usaha Negara

Permulaan proses perkara perdata dimulai dengan:

• Pemanggilan saksi-saksi.

• Pendaftaran gugatan ke pengadilan oleh penggugat.

• Pembacaan putusan oleh hakim.

• Pemeriksaan bukti-bukti oleh pengadilan.

Syarat sahnya gugatan perdata adalah:

• Gugatan harus dilayangkan secara lisan di depan hakim.

• Gugatan harus ditandatangani oleh pengacara.

• Gugatan harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

• Gugatan harus dibacakan oleh penggugat di depan umum.

Menurut Pasal 118 HIR, kompetensi relatif dalam hukum acara perdata ditentukan berdasarkan:

• Tempat tinggal tergugat.

• Tempat tinggal penggugat.

• Tempat peristiwa terjadi.

• Tempat pengadilan tertinggi berada.

Jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang di:

• Tempat penggugat tinggal.

• Tempat tergugat berada.

• Tempat kejadian perkara.

• Pengadilan yang paling dekat dengan tempat tinggal tergugat sebelumnya.