Konstitusi RIS, UUD 45, UUDS.

Bagaimana struktur pemerintahan yang diatur dalam Konstitusi RIS 1949 dibandingkan dengan UUD 1945?

• Sama, dengan pembagian kekuasaan yang serupa 

• Lebih desentralisasi dengan peran lebih besar untuk daerah 

• Pemerintahan RIS lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif 

• RIS menghapuskan peran Dewan Perwakilan Rakyat 

• Tidak ada perbedaan yang signifikan antara RIS dan UUD 1945 

Apakah perbedaan utama antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dalam konteks UUD 1945?

• Parlementer lebih mengutamakan kekuasaan legislatif 

• Presidensial memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada presiden 

• Keduanya memiliki struktur yang sama dalam pelaksanaan kekuasaan 

• Parlementer tidak memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas 

• Presidensial lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan 

Apa dampak penerapan Konstitusi RIS terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian?

• Meningkatkan kontrol pusat terhadap negara bagian 

• Memberikan otonomi penuh kepada negara bagian 

• Menyebabkan ketegangan politik antara pemerintah pusat dan daerah 

• Membuat negara bagian lebih bergantung pada pemerintah pusat 

• Menghapuskan peran pemerintah pusat dalam urusan daerah 

Apa perbedaan utama antara RIS dan NKRI dalam konteks pengaturan sistem pemerintahan?

• RIS menganut sistem parlementer sementara NKRI menganut sistem presidensial 

• RIS menganut sistem presidensial dengan kekuasaan eksekutif lebih besar 

• RIS memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dibandingkan NKRI 

• RIS memberikan hak veto kepada legislatif, berbeda dengan NKRI 

• Tidak ada perbedaan signifikan dalam sistem pemerintahan keduanya 

Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh UUD 1945?

• Sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan penuh 

• Hanya sebagai pengawas tanpa kekuasaan legislatif 

• Memiliki kekuasaan yang sama dengan presiden dalam pengambilan keputusan 

• Berfungsi sebagai perwakilan daerah tanpa kekuasaan legislatif 

• Menjadi lembaga yang tidak berpengaruh dalam pemerintahan 

Bagaimana perubahan Konstitusi RIS 1949 berpengaruh pada stabilitas politik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan?

• Menyebabkan ketidakstabilan politik karena konflik antar negara bagian 

• Memperkuat stabilitas politik karena distribusi kekuasaan lebih merata 

• Meningkatkan ketergantungan politik pada negara asing 

• Memicu gerakan separatisme di beberapa wilayah Indonesia 

• Menghilangkan perbedaan politik antara negara bagian 

Proses perumusan UUD 1945 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi politik dan sosial pada masa pendudukan Jepang. Apa peran utama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam pembentukan UUD 1945

• Mengusulkan konsep dasar Pancasila sebagai falsafah negara

• Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan 

• Menetapkan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

• Merumuskan strategi perlawanan terhadap Jepang 

• Menetapkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia

Evaluasi relevansi Konstitusi RIS terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan

• Konstitusi RIS mempercepat proses demokratisasi 

• Konstitusi RIS menghambat demokratisasi dengan memperkuat kekuasaan pusat 

• Demokrasi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh adanya Konstitusi RIS 

• RIS hanya berfungsi sebagai transisi menuju demokrasi yang lebih matang 

• RIS lebih fokus pada pembangunan ekonomi daripada pengembangan demokrasi 

Apa dampak kebijakan federalisme RIS terhadap kesatuan dan persatuan nasional Indonesia?

• Menguatkan persatuan nasional dengan lebih banyak hak otonomi 

• Menyebabkan fragmentasi politik yang mengancam kesatuan nasional 

• Meningkatkan koordinasi antar negara bagian dalam urusan pemerintahan 

• Menurunkan rasa nasionalisme di berbagai wilayah Indonesia 

• Membuat pemerintah pusat lebih kuat dalam menghadapi tantangan nasional 

Bagaimana penghapusan Konstitusi RIS dan kembali ke UUD 1945 dapat dijelaskan dari sudut pandang stabilitas pemerintahan?

• Konstitusi RIS tidak mampu menjaga stabilitas politik sehingga diganti 

• UUD 1945 dianggap lebih cocok untuk pemerintahan federal 

• RIS mendukung stabilitas politik, namun diganti karena tekanan internasional 

• Kembali ke UUD 1945 dilakukan untuk mengurangi intervensi asing 

• Pemerintahan RIS dianggap lebih stabil sehingga dilanjutkan tanpa perubahan