Sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka, disebut:

• Economic governance

• Political governance

• Administrative governance

• Social governance

Secara garis besar, konsep tata kelola menurut IIA, terdapat dua area penting dari tata kelola yaitu:

• Arah strategis dan pengawasan tata kelola

• Pengukuran kinerja dan rencana strategis

• Rencana tata kelola dan realisasi tata kelola

• Penetapan kinerja dan pengukuran kinerja

Secara harian, tata kelola dilaksanakan oleh:

• Manajemen melalui kegiatan penetapan kinerja

• Pimpinan unit kerja melalui kegiatan rencana kinerja

• Manajemen melalui kegiatan manajemen risiko

• Pimpinan unit kerja melalui aktivitas internal dan eksternal

Cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya social dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat, adalah pengertian dari good governance menurut:

• UNDP

• Bank Dunia

• Bank Indonesia

• IIA

Menurut Bappenas, penerapan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen ke pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan secara:

• Objektif dan transparan

• Akuntabel dan kompeten

• Profesional dan konsisten

• Profesional dan akuntabel

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stake holders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat, adalah salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu:

• Partisipasi

• Daya tanggap

• Transparansi

• Kesetaraan

Salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, adalah "Rule of Law" yaitu:

• Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh

• Adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

• Kerangka hokum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

• Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia

Prinsip good governance menurut UNDP yang berarti tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur adalah:

• Partisipasi

• Daya Tanggap

• Akuntabilitas

• Orientasi pada kesepakatan

Penerapan good governance sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik KKN. Hal ini berarti bahwa dengan adanya good governance maka:

• Pelimpahan wewenang dapat dilaksanakan

• Penggunaan anggaran dapat dikurangi

• Penyalah gunaan fasilitas public untuk kepentingan pribadi dapat dihindarkan semaksimal mungkin

• Pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan

Manajemen risiko menjadi kebutuhan yang strategis dan menentukan perbaikan kinerja dari organisasi. Risiko yang dikelola dengan optimal bahkan memunculkan berbagai peluang bagi organisasi yang bersangkutan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan:

• Penilaian risiko yang telah di susun organisasi

• Sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi

• Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan setiap hari

• Monitoring yang dilaksanakan secara berkala