Quiz tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (M3)

Apa tujuan dari Peraturan Menteri ini?

• Mengatur semua jenis hotel

• Menyediakan akomodasi untuk wisatawan non-muslim

• Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata

• Memberikan pedoman tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Siapa yang berwenang untuk menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah?

• Dewan Syariah Nasional

• Pengusaha Hotel yang telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah

• Menteri Pariwisata

• Majelis Ulama Indonesia

Apa yang dimaksud dengan Usaha Hotel Syariah?

• Hotel yang tidak memiliki sertifikat

• Usaha hotel yang memenuhi kriteria syariah

• Hotel yang hanya melayani wisatawan muslim

• Usaha hotel yang dikelola oleh pemerintah

Apa yang menjadi dasar hukum dari Peraturan Menteri ini?

• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

• Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014

• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011

Apa yang dimaksud dengan Kriteria Mutlak?

• Kriteria yang hanya berlaku untuk hotel non-syariah

• Kriteria yang dapat diabaikan dalam sertifikasi

• Ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh Usaha Hotel Syariah

• Standar internasional untuk hotel

Apa yang menjadi penggolongan Usaha Hotel Syariah?

• Hotel Keluarga dan Bisnis

• Hotel Ekonomi dan Mewah

• Hotel Bintang 1 dan 2

• Hotel Syariah Hilal-1 dan Hilal-2

Siapa yang bertanggung jawab atas sertifikasi Usaha Hotel Syariah?

• Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

• Kementerian Pariwisata

• Pengusaha Hotel

• Majelis Ulama Indonesia

Apa yang harus dilakukan jika Usaha Hotel tidak lagi memenuhi Kriteria Mutlak?

• Mendaftar ulang sebagai hotel biasa

• Memperbaiki kekurangan dalam waktu 6 bulan

• Menutup usaha hotel

• Mengganti nama hotel

Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Usaha Hotel Syariah?

• Bukti tertulis yang diberikan kepada hotel yang memenuhi kriteria syariah

• Sertifikat untuk hotel bintang 5

• Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah

• Dokumen yang diperlukan untuk izin usaha

Apa yang menjadi ruang lingkup dari Peraturan Menteri ini?

• Penggolongan, penilaian, dan pembinaan Usaha Hotel Syariah

• Hanya pembinaan hotel

• Hanya penggolongan hotel

• Hanya penilaian hotel