Quizz TWK 8

Dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang paling tinggi kedudukannya adalah..

• Peraturan Daerah

• Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

• Peraturan Menteri

• Keputusan Presiden

Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang, peraturan mana yang harus diikuti?

• Peraturan Presiden

• Undang-Undang

• Diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi

• Keduanya harus diabaikan

Siapa yang memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Indonesia?

• Presiden dan Mahkamah Agung

• DPR dan DPD

• Presiden dan DPR

• Menteri dan DPRD

Pada tahap awal, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR akan dibahas bersama dengan...

• Mahkamah Konstitusi

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• DPD

• Presiden atau menteri terkait

Apa yang terjadi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPR tidak mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden dalam jangka waktu tertentu?

• RUU secara otomatis menjadi undang-undang

• RUU harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi

• RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama

• RUU harus diajukan kembali dalam sidang yang berbeda

Apabila terdapat konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan Undang-Undang, siapakah yang berwenang memutuskan keabsahan peraturan tersebut

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi untuk..

• Mengatur hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang secara lebih rinci

• Menggantikan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku

• Mengubah Undang-Undang Dasar 1945

• Membuat peraturan di daerah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara. Meskipun demikian, kekuasaan Presiden tidak mutlak dan dibatasi oleh lembaga-lembaga negara lain. Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mengawasi pelaksanaan tugas eksekutif. Dalam situasi di mana DPR tidak menyetujui kebijakan anggaran yang diajukan oleh Presiden, apa yang akan terjadi?

• Presiden tetap dapat menjalankan kebijakan anggarannya tanpa persetujuan DPR karena Presiden adalah kepala negara.

• Presiden harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menjalankan kebijakan anggaran tersebut.

• Presiden bisa mengabaikan DPR dan melaksanakan kebijakan anggaran baru melalui Keputusan Presiden.

• Anggaran tetap dijalankan sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya jika tidak ada persetujuan dari DPR.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan darurat. Namun, Perppu tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam waktu tertentu. Apa yang terjadi jika DPR tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang telah dikeluarkan oleh Presiden?

• Perppu tetap berlaku sebagai undang-undang karena telah ditandatangani oleh Presiden.

• Perppu tidak berlaku lagi, dan harus diubah menjadi keputusan presiden untuk bisa diterapkan.

• Perppu dinyatakan tidak berlaku dan Presiden harus mengajukan undang-undang baru sebagai gantinya.

• Perppu secara otomatis menjadi undang-undang meskipun tanpa persetujuan DPR.

Salah satu fungsi Peraturan Menteri adalah...

• Menetapkan aturan pelaksanaan yang lebih teknis dalam lingkup kementerian

• Mengganti Undang-Undang yang sudah tidak relevan

• Mengatur wewenang pemerintah daerah

• Menyetujui peraturan yang dibuat oleh DPR