EVALUASI PKN KELAS XI BAB 2

Bagian dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah lagi adalah…

• pembukan

• bab

•   pasal

• pasal peralihan tambahan

Hukum dasar yang tidak tertulis dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan pusat disebut

• Konstitusi

•   Konvensi

• Adat istiadat

• Kebiasaan

Arti dari konstitusi adalah..

• hukum yang menjamin hak Warga negara

• hukum tertinggi

• hukum yang melindungi rakyat

• hukum Dasar yang memuat penyelenggaran negara

Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar negara . Tujuan konstitusi yaitu sebagai berikut , kecuali......

• pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh

• sebagai pengekang rakyat dan pelindung penguasa

•   Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pengusaha serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan negara

• melindungi HAM maksudnYa setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal 5 haknya

Naskah UUD 1945 pertama kali di bahas oleh......

• Panitia 8

• PPKI

• BPUPK

• Pemerintah Indonesia dan Jepang

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundangan memiliki herarki / tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...

 

• peraturan dibawah tidak boleh melanggar peraturan diatasnya

• peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya

• peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

•   peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden karna hal mendesak disebut.....

  

• Peraturan presiden

• Peraturan daerah

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan darurat

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke-2 yaitu...

     

• Perda Kabupaten/Kota

• Ketetapan MPR

• Peraturan Presiden

•   UUD 1945

Seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya disebut...

• Regulasi

•   Undang-undang

•   Peraturan

•   Hierarki

Proses penyusunan Perda Provinsi sesuai aturan yang berlaku adalah...

  

• Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh Bupati + Gubernur

• Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Gubernur

• Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh DPRD Prop + Gubernur

• Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden