KEBEBASAN BERPENDAPAT

Peraturan yang menjadi dasar hukum dari kebebasan berekspresi dikeluarkan oleh PBB adalah The Universal Declaration of Human Rights. Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 dan setelah amandemen kedua Pasal 28E ayat (3) diatur mengenai kebebasan berpendapat dan berserikat. Berikut ini yang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah ...

• Undang-Undang RI No 7 Tahun 1955

• Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

• Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998

• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan permasalahan yang paling sering muncul dengan adanya kebebasan berpendapat di era digital adalah ...

• Kebebasan berpendapat membuat setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, namun juga berpotensi menyebarkan hoaks

• Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, sehingga setiap orang bebas menyampaikan pendapat tanpa batas.

• Media sosial memudahkan penyampaian pendapat, namun juga rentan terjadi pelanggaran privasi.

• Keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih kritis, namun juga dapat menimbulkan polarisasi.

Pernyataan berikut yang merupakan contoh pelanggaran etika dalam menyampaikan pendapat di media sosial adalah...

• menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

• membagikan informasi yang belum tentu benar.

• mengajak diskusi yang sehat dan konstruktif.

• menyampaikan pendapat yang berbeda dengan mayoritas.

Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi terhadap kebebasan berpendapat adalah...

• meningkatnya penyebaran informasi yang tidak akurat.

• munculnya ujaran kebencian.

• meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

• meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Tanggung jawab individu dalam menjalankan kebebasan berpendapat adalah...

• menyebarkan informasi tanpa perlu memverifikasi kebenarannya.

• menyalahkan pihak lain atas kesalahan dalam menyampaikan pendapat.

• bertanggung jawab atas dampak dari pendapat yang disampaikan.

• menutup diri dari pendapat yang berbeda.

Peran pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat adalah...

• membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

• melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.

• menyensor konten yang dianggap tidak sesuai.

• mengontrol media massa.

Salah satu cara untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial adalah...

• membagikan informasi tanpa konfirmasi.

• membenci mereka yang menyebarkan hoaks.

• memeriksa kebenaran informasi dari berbagai sumber.

• menghindari diskusi tentang isu-isu kontroversial.

Konten "hate speech" mengacu pada ...

• pernyataan yang berbeda pendapat.

• ujaran kebencian yang menyerang orang/kelompok tertentu.

• kritik terhadap kinerja pemerintah.

• perdebatan politik yang sengit

Mengapa penting untuk membatasi kebebasan berpendapat?

• Untuk mencegah perbedaan pendapat.

• Untuk melindungi hak-hak orang lain.

• Untuk menjaga stabilitas negara.

• Semua jawaban benar.

Bagaimana cara menjalankan kebebasan berpendapat secara bijak di era digital?

• Menyampaikan pendapat tanpa memikirkan dampaknya.

• Menyalahkan pihak lain atas kesalahan dalam menyampaikan pendapat.

• Bertanggung jawab atas setiap kata yang disampaikan.

• Membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan orang yang berbeda pendapat.