P.Pancasila Kelas XII

"Maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial menjadi salah satu tantangan besar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Hoaks dapat memicu perpecahan dan konflik sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah."

Berdasarkan teks di atas, tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila di era digital adalah...

• Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia.
• Peningkatan literasi digital masyarakat.
• Keterbukaan informasi publik oleh pemerintah.
• Penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial.
• Penggunaan media sosial untuk kampanye politik.

"Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Tindakan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar negara."

Korupsi merupakan tantangan dalam penerapan Pancasila karena....

• Korupsi mendukung nilai-nilai Pancasila.
• Korupsi tidak mempengaruhi keadilan sosial.
• Korupsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar negara.
• Korupsi adalah bagian dari budaya bangsa.

"Perusahaan PT Harmoni Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan usahanya. Mereka menerapkan sistem kerja yang menjunjung tinggi keadilan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Hal ini membuat karyawan merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan."

Penerapan nilai-nilai Pancasila di PT Harmoni Indonesia memberikan dampak positif berupa...

• Penurunan semangat kerja karyawan.
• Peningkatan konflik antar karyawan.
• Berkurangnya rasa memiliki terhadap perusahaan.
• Meningkatnya ketidakpuasan karyawan.
• Meningkatnya produktivitas dan loyalitas karyawan.

"Sebuah perusahaan startup di bidang teknologi informasi berhasil meraih kesuksesan berkat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Mereka menjunjung tinggi nilai kreativitas, inovasi, dan gotong royong dalam mengembangkan produk-produk baru."

Keberhasilan perusahaan startup tersebut membuktikan bahwa...

• Kreativitas dan inovasi tidak penting dalam pengembangan produk.
• Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak berpengaruh pada kesuksesan perusahaan.
• Gotong royong menghambat proses inovasi di perusahaan.
• Kesuksesan perusahaan hanya bergantung pada modal finansial.
• Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mendukung kesuksesan perusahaan.

"Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi, yaitu periode di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Untuk memanfaatkan momentum ini, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, seperti gotong royong, semangat kebangsaan, dan toleransi."

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks bonus demografi bertujuan untuk...

• Mendorong individualisme dalam masyarakat.
• Mengurangi kerjasama antar masyarakat.
• Membangun karakter dan identitas bangsa yang kuat serta meningkatkan kerjasama dan toleransi dalam masyarakat.
• Menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang berlaku.
• Meningkatkan jumlah penduduk usia tidak produktif.

"Salah satu faktor penyebab kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah kurang meratanya pembangunan. Wilayah perkotaan cenderung lebih maju dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Kondisi ini memperparah kesenjangan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan."

Bagaimana kurang meratanya pembangunan berkontribusi pada kesenjangan ekonomi dan menjadi kelemahan bagi Indonesia?

• Kurang meratanya pembangunan berkontribusi pada kesenjangan ekonomi dengan menciptakan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

• Pertumbuhan ekonomi tidak terkait dengan pembangunan wilayah.
• Kesenjangan ekonomi tidak dipengaruhi oleh pembangunan.
• Wilayah pedesaan lebih maju daripada wilayah perkotaan.
• Pembangunan yang merata meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Studi Kasus 1:

Seorang siswa SMA harus membayar sejumlah uang kepada guru untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Meskipun tindakan ini sudah jelas melanggar aturan, namun praktik pungutan liar seperti ini masih sering terjadi di beberapa sekolah.

Berdasarkan studi kasus di atas, mengapa praktik pungutan liar masih sulit diberantas di Indonesia?

• budaya korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan tekanan sosial.

• Guru tidak memiliki pengaruh terhadap nilai siswa.
• Siswa tidak merasa tertekan untuk membayar buku. sehingga itu menurutnya biasa saja tidak termasuk pungutan liar

• karena pungutan liar itu serasa biasa di masyarakat.

• Praktik pungutan liar didorong oleh kebijakan pemerintah yang kuat.

Studi Kasus 2:

Seorang pengusaha kecil kesulitan mendapatkan izin usaha karena harus memberikan sejumlah uang kepada oknum pejabat. Padahal, menurut peraturan yang berlaku, proses perizinan seharusnya tidak dipungut biaya.

Praktik pungutan liar dalam perizinan usaha dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia karena...

• Meningkatkan transparansi dalam bisnis.
• Mempercepat proses perizinan usaha.
• Mendorong investasi asing yang lebih besar.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
• Menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan.

Studi Kasus 1:

Sebuah desa di daerah terpencil mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor, namun proyek tersebut terkendala oleh permintaan sejumlah uang tambahan dari kontraktor kepada pemerintah desa. Masyarakat desa pun merasa dirugikan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan studi kasus di atas, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan sumur bor masih terjadi?

• Kurangnya pengawasan, kolusi, ketidaktransparanan, dan kebutuhan mendesak masyarakat.
• semua jawaban benar

• Tingginya biaya proyek
• Ketersediaan teknologi modern
• Keterbatasan sumber daya manusia

Sebuah perusahaan swasta besar mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Namun, dalam proses pelaksanaan proyek tersebut, perusahaan tersebut diduga melakukan praktik monopoli dengan melibatkan sejumlah perusahaan afiliasinya. Hal ini menyebabkan biaya proyek membengkak dan merugikan negara.

Pertanyaan: Mengapa praktik monopoli dalam proyek infrastruktur dapat dianggap sebagai bentuk pungutan liar yang lebih terstruktur?

• Praktik monopoli meningkatkan efisiensi walktu, tenaga dan menguntungkan negara.

• praktik monopoli memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak-pihak tertentu.

• Perusahaan afiliasi berkontribusi pada transparansi biaya proyek.
• Praktik monopoli tidak mempengaruhi kualitas infrastruktur yang dibangun.
• Monopoli membantu mengurangi biaya operasional proyek.