Quiz APUPPT 2

Pentingnya Penerapan Program APU PPT pada sektor Jasa Keuangan kecuali:

• Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

• Berperan aktif mendukung upaya pemerintah dalam korupsi/kejahatan dan terorisme

• Penerapan APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PJK.

• Berdasarkan kajian World Bank didapatkan bahwa penerapan program APU PPT sejalan dengan pengendalian intern dan prinsip kepatuhan.

Yang paling tepat dari pernyataan dibawah ini dalam mengidentifikasi, menilai dan memahami Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan/atau PPSPM mencakup :

• ID card Nasabah; Negara atau area geografis; Produk, jasa dan transaksi; dan; Jaringan Distribusi.

• Profil Nasabah; Negara atau area geografis; dan; Jaringan Distribusi.

• Profil Nasabah; Negara atau area geografis; Produk, jasa dan transaksi; dan; Jaringan Distribusi.

• Profil Nasabah; Negara atau area geografis; Produk, jasa dan transaksi; dan; Jenis Pasar Yang digunakan oleh Nasabah.

Kewajiban dalam mengidentifikasi, menilai dan memahami Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan/atau PPSPM mencakup :

• ajib mendokumentasikan  penilaian Risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang disusun secara Individual oleh PJK (Individual Risk Assesment/IRA).

• Wajib mempertimbangkan seluruh faKtor risiko relevan dan mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 kali dalam 1 tahun atau lebih.

• Wajib memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

•   Semua pernyataan diatas adalah benar.  

Pengawasan Direksi yang diatur dalam Pasal 8 POJK No. 8 tahun 2023, kecuali :

• Membentuk Unit Kerja Khusus dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab APU PPT dan PPSPM.

• Tidak diperlukan kajian Pengembangan produk, jasa dan teknologi dalam penyusunan kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM. 

• Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, atau lebih.

• Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM alam Rapat Direksi.

Kegiatan Customer Due Diligence (CDD) atau Enhance Due Diligence (EDD) mencakup kegiatan dibawah ini, kecuali :

• Pelaporan : melaporkan kepada PPATK terkait dengan LTKM, LTKT dan LKTL.

• Identifikasi : meminta data, informasi dan dokumen pendukung.

• Verifikasi : memastikan kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan; dan; memastikan kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah.

• Pemantauan : memantau transaksi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, Kegiatan Usaha dan profil risiko termasuk sumber dananya.

Risiko-risiko terkait dengan tidak diterapkannya Penanganan APU PPT pada sektor Jasa Keuangan, dari pernyataan dibawah ini yang tidak tepat adalah :

• Reputasi : Risiko adanya publikasi negatif yang terkait kegiatan usaha penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

• Risiko Hukum : Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

• Risiko Pasar: Risiko berkurangnya nilai Investasi Perusahaan

• Risiko Operasional : Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

Kerugian akibat kejahatan ekonomi dapat ditekan dengan cara :

• Mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

• Menghalangi pihak terlibat dalam tindak pidana memanfaatkan hasil kejahatan.

• Meningkatkan penerapan program APU PPT oleh PJK.

• Semua pernyataan diatas adalah benar.  

Tugas Penanggung Jawab APU PPT dan PPPSPM di PJK, kecuali :

• Menganalisa secara berkala penilaian risiko sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, atau lebih.

• Pemeriksaan secara independen untuk memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

• Menyusun, melakukan pengkinian serta mengusulkan kebijakan untuk dimintakan pertimbangan Direksi

• Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta profil transaksi Nasabah.

Prosedur Verifikasi dapat dilakukan secara, kecuali :

• Face to Face secara Langsung.

• Face to Face secara Elektonik : pegawai PJK menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga; dan; Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga, yang diakses atu telah diunduh dan terpasang pada perangkat keras milik calon Nasabah.

• Non Face to Face : PJK memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 faktor keaslian (authentication factor), berupa : Dokumen identitas yang dimiliki Calon Nasabah (something you have) dan data biometric (something you are) yang berupa facial recognition, fingerprint dan retinal pattern.

• Verifikasi melalui WA Video Call

PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, kecuali :

• Menyampaikan informasi yang sebenarnya.

• Tidak memenuhi permintaan data/informasi dalam rangka CDD/EDD.

• Terdapat dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT) dan Daftar PPSPM.

• Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.