Post Test / Pre Test Bab 1 Pancasila

Makna dari sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dalam Pancasila adalah...

• Setiap warga negara diwajibkan mengikuti agama tertentu

• Negara harus memiliki satu agama resmi

• Menghormati dan menjamin kebebasan beragama setiap warga negara

• Hanya agama mayoritas yang diakui oleh negara

• Pemisahan agama dari kehidupan publik

Makna dari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," adalah...

• Manusia harus adil dalam kehidupannya sendiri

• Perlakuan yang adil bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau ras

• Hanya warga negara tertentu yang berhak atas keadilan

• Kemanusiaan hanya berlaku bagi yang terdidik

• Keadilan hanya untuk yang mampu secara ekonomi

Sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" bermakna...

• Semua keputusan negara harus diambil oleh pemerintah pusat

• Musyawarah untuk mufakat harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan

• Rakyat tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan

• Keputusan hanya dapat diambil oleh wakil rakyat tanpa konsultasi

• Hanya pemerintah yang berhak membuat keputusan penting

Makna dari sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," adalah...

• Keadilan hanya untuk orang miskin

• Semua warga negara berhak atas kesejahteraan sosial tanpa diskriminasi

• Hanya yang mampu secara ekonomi yang berhak mendapatkan keadilan

• Keadilan hanya berlaku dalam aspek hukum

• Keadilan sosial terbatas pada daerah tertentu di Indonesia

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa...

• Negara memaksakan ajaran agama tertentu

• Agama dan kepercayaan dihormati sebagai hak pribadi setiap individu

• Agama mayoritas harus diikuti oleh seluruh rakyat

• Hanya pemeluk agama tertentu yang berhak diperlakukan dengan adil

• Negara memiliki hak untuk menentukan agama seseorang

Dalam sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," kata "beradab" berarti...

• Mengutamakan budaya lokal di atas segalanya

• Mempromosikan perilaku sopan dan berbudaya

• Memberikan keadilan hanya kepada yang berpendidikan

• Hanya masyarakat terdidik yang dapat dianggap beradab

• Menghargai manusia berdasarkan status sosialnya

Keterkaitan antara sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam Pancasila menunjukkan bahwa...

• Kehidupan beragama harus diutamakan di atas segalanya
  
  

• Kemanusiaan tidak dapat terwujud tanpa menghormati agama dan kepercayaan setiap orang

• Kebebasan beragama adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kemanusiaan yang beradab

• Semua tindakan kemanusiaan harus didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu

• Hanya agama mayoritas yang harus dihormati di Indonesia

Bagaimana sila "Persatuan Indonesia" (sila ketiga) berkaitan dengan sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (sila kelima)?

• Persatuan nasional hanya dapat dicapai dengan kesejahteraan sosial yang merata

• Keadilan sosial hanya diperuntukkan bagi kelompok mayoritas

• Persatuan lebih penting daripada keadilan sosial

• Keadilan sosial hanya berlaku di wilayah tertentu

• Kesejahteraan sosial hanya dapat tercapai melalui pemerintahan pusat yang kuat

Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" memiliki keterkaitan dengan sila keempat dan sila kelima karena...

• Proses musyawarah hanya untuk kepentingan elite pemerintah

• Musyawarah diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial

• Hikmat kebijaksanaan hanya berlaku bagi mereka yang berkuasa

• Keadilan sosial hanya bisa dicapai tanpa musyawarah

• Kesejahteraan tidak relevan dengan proses demokrasi

Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" memiliki keterkaitan dengan sila keempat dan sila kelima karena...

• Proses musyawarah hanya untuk kepentingan elite pemerintah

• Musyawarah diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial

• Hikmat kebijaksanaan hanya berlaku bagi mereka yang berkuasa

• Keadilan sosial hanya bisa dicapai tanpa musyawarah

• Kesejahteraan tidak relevan dengan proses demokrasi