PKTBT Pengawasan

Jenis-Jenis Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan RI adalah

• Pengawasan Orang Asing

• Pengawasan Melekat

• Pengawasan Jalannya Pemilu

• Pengawasan Jalannya Tindak Pidana

Terdapat Tingkat & Jenis Hukuman Disiplin PNS pada PP Np. 94 Tahun 2021 Pasal, Berikut dibawah ini jenis Hukuman Disiplin Sedang PNS :

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

• Teguran lisan

• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pejabat yang berwenang melakukan menjatuhkan hukuman disiplin pada PNS dibawah ini, Kecuali

• Pejabat Eselon V

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara

• Presiden

Dibawah ini yang bukan merupakan bagian dari Bagan Organisasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah

• Inspektorat I

• Inspektorat III

• Inspektorat VI

• Inspektorat Keuangan

Nama Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan saat ini adalah

• Dr. Narendra Jatna

• Dr. Ali Mukartono

• Dr. Redha Mantovani

• Dr. Sunarta

Dibawah ini yang bukan merupakan Wilayah dari Inspektorat I adalah

• Kejati Aceh

• Kejati Riau

• Kejati Papua

• Kejati Kalimantan Barat

Dibawah ini yang bukan bagian dari organisasi pada Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi adalah

• Pemeriksa Tindak Pidana Umum

• Pemeriksa Tindak Pidana Khusus

• Kelompok Jabatan Fungsional

• Pemeriksa Tindak Pidana Militer

Berikut dibawah ini kode daftar surat nota dinas LAPDU adalah

• Was 1

• Was 2

• Was 3

• R-Was 1

Kewajiban dan Larangan Bagi PNS terdapat pada aturan Peraturan Pemerintah :

• PP Nomor 9 Tahun 2021

• PP Nomor 90 Tahun 2021

• PP Nomor 94 Tahun 2021

• PP Nomor 94 Tahun 2022

Dibawah ini yang merupakan Kewajiban PNS pada Pasal 3, PP No 94 Tahun 2024, Kecuali

• Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

• Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS