TIPIKOR

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dapat dikenakan pidana meskipun kerugian belum terjadi. Ini mencerminkan jenis delik:

• Delik materiil

• Delik formil

• Delik umum

• Delik komulatif

Apakah tindakan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara termasuk pelanggaran Pasal:

• Pasal 2

• Pasal 3

• Pasal 5

• Pasal 12

Gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika:

• Tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari

• Diberikan oleh keluarga terdekat

• Diberikan saat acara perayaan publik

• Dianggap hadiah ulang tahun untuk pegawai negeri

Modus tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dapat berupa:

• Pembayaran tepat waktu

• Pembelian barang bekas

• Lelang terbuka tanpa negosiasi

• Pengurangan kualitas dan kuantitas barang

Pemberian uang atau janji kepada pegawai negeri dengan maksud agar melanggar kewajiban jabatannya termasuk tindak pidana:

• Penyalahgunaan wewenang

• Penggelapan dalam jabatan

• Pemerasan

• Suap-menyuap

Menurut Pasal 3 UU Tipikor, berapa denda maksimal yang dapat dikenakan?

• Rp 500 juta

• Rp 1 miliar

• Rp 2 miliar

• Rp 1.5 miliar

Apakah contoh korupsi terkait pengadaan barang dan jasa?

• Penyelenggaraan acara resmi dengan anggaran pemerintah

• Pembagian paket proyek untuk menghindari lelang

• Penyelenggaraan tender terbuka

• Pelaporan transparan pengadaan

Apakah ancaman hukuman minimal bagi pegawai negeri yang menerima suap?

• 6 bulan penjara

• 8 bulan penjara

• 1 tahun penjara

• 1,2 tahun penjara

Kapan gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap bukan korupsi?

• Jika diberikan oleh masyarakat umum sebagai tanda terima kasih

• Jika diterima saat perayaan umum dan tanpa dilaporkan

• Jika dilaporkan dalam 60 hari ke KPK

• Jika diterima dari keluarga terdekat dan tidak terkait jabatan

Apa yang dimaksud dengan persekongkolan tender dalam kasus korupsi?

• Kerja sama antara penyedia dan pengelola untuk memenangkan tender

• Penolakan tender dari pihak swasta

• Pemberian diskon dalam proses tender

• Pembatalan tender untuk transparansi