Soal Sejarah Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berikut ini yang mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden, kecuali...

• Dewan Konstituante menyerahkan keputusan kepada presiden

• Dewan Konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar baru.

• Persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antar partai.

• Dewan Konstituante melakukan reses untuk waktu yang tidak ditentukan.

Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah...

• USDEK

• NASAKOM

• MANIKEBU

• OLDEFOS

Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam dekret presiden 1959 adalah...

• 1-4-5

• 3-4-5

• 2-3-4

• 1-2-3

Suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 disebut...

• Front Nasional

• Front Pancasila

• Front Demokrasi

• Front Parlementer

Faktor utama yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena...

• PBB dikuasai Negara-negara imperialis

• Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

• PBB tidak dapat membantu menyelesaikan masalah Irian Barat

• PBB secara diam-diam membantu pemberontakan PRRI/Permesta

Negara yang termasuk dalam OLDEFO menurut Soekarno adalah negara-negara....

• Islam

• Sosialis

• Kolonialis

• Kapitalis

Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas .....

• Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru

• Menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara

• Mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah

• Menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah

Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk dalam Trikora adalah...

• 1-2-5

• 1-2-3

• 2-3-4

• 3-4-5

Pada tanggal 15 Agustus 1963 diselenggarakan perjanjian New York yang dilakukan oleh …

• Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia

• Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda

• Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat

• Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris

Tujuan kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah pada 25 Agustus 1959 adalah….

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama dalam bidang perdagangan.

• Mempersiapkan program rencana pembangunan 5 tahun

• Menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya

• Mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara