Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang

dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah…

• Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada

  semua pihak yang bersengketa

• Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas

  tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat

  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN

  sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang

  bersengketa.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus

  pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk

  diselesaikan melalui instansi lain.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian

  kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.

Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang

dimaksud dalam kriteria 3 (K3) adalah…

• Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada

  semua pihak yang bersengketa

• Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas

  tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat

  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN

  sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang

  bersengketa.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus

  pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk

  diselesaikan melalui instansi lain.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian

  kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.

Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang

dimaksud dalam kriteria 5 (K5) adalah…

• Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada

  semua pihak yang bersengketa

• Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas

  tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat

  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN

  sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang

  bersengketa.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus

  pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk

  diselesaikan melalui instansi lain.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian

  kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.

Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh

Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali…

• Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.

• Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.

• Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

• Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara

• Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus

Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut

kecuali….

• Penguasaan tanah tanpa hak

• Sengketa batas

• Jual satu kali dalam setahun

• Sertifikat ganda

• Akta jual beli palsu

Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang

dimaksud dalam kriteria 2 (K2) adalah…

• Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada

  semua pihak yang bersengketa

• Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas

  tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat

  Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN

  sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang

  bersengketa.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus

  pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk

  diselesaikan melalui instansi lain.

• Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian

  kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.

Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan

luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut…

• Kekeliruan penunjukan batas

• Sengketa batas

• Penguasaan tanah tanpa hak

• Sengketa waris

• Tumpang tindih

Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, kecuali

• 1. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang

• 1. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

• 1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah

• 1. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan pemerintahan

• 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah

1. 1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

2. 2. Sertipikat Elektronik

3. 3. Layanan Elektronik

4. 4. Survey dan Pemetaan

5. 5. Penyelesaian Konflik Tanah

6. 6. Layanan Pertanahan

7. 7. Layanan Terpadu

Poin mana saja kah yang merupakan program srategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional?

• 1,2,3,5 dan 7

• 1,2,3,4, dan 7

• 2,3,4,5, dan 6

• 1,2,3,4, dan 5

• 1,2,3,4, dan 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Pertanahan di ...

• kabupaten/kota

• Kecamatan

• Kelurahan/desa

• provinsi

• wilayah