SOAL TWK 2A

Dampak utama yang dirasakan apabila sikap tenggang rasa dan tepa selira diabaikan dalam masyarakat heterogen adalah...

• A) Meningkatnya ketidakpercayaan antar kelompok yang menyebabkan isolasi sosial.

• B) Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok.

• C) Ketegangan sosial dan renggangnya hubungan antar kelompok masyarakat.

• D) Munculnya peraturan-peraturan lokal yang lebih ketat untuk mengatur interaksi sosial.

• E) Terjadinya penurunan rasa saling menghormati yang memicu konflik kecil antar kelompok.

Answer explanation

Opsi C adalah jawaban yang paling tepat karena ketegangan sosial dan renggangnya hubungan antar kelompok masyarakat merupakan dampak utama yang langsung terjadi apabila sikap tenggang rasa dan tepa selira diabaikan dalam masyarakat heterogen. Ketegangan sosial adalah hasil dari kurangnya toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan, yang dapat menyebabkan rusaknya hubungan antar kelompok dan mengganggu harmoni sosial. Opsi A menjelaskan isolasi sosial, namun ini lebih merupakan dampak jangka panjang setelah ketegangan sosial berkembang. Opsi B menjebak karena meskipun partisipasi sosial dapat menurun, ini bukan dampak utama, melainkan efek lanjutan dari ketegangan yang sudah terjadi. Opsi D berbicara tentang munculnya peraturan ketat, yang lebih merupakan respons dari pemerintah untuk mengatasi ketegangan, bukan dampak utama. Opsi E juga menunjukkan dampak yang mungkin terjadi, tetapi lebih berfokus pada konflik kecil yang merupakan dampak skala kecil dari ketegangan sosial yang lebih besar.
Jawaban: C

Kelompok minoritas meminta hari besar keagamaan mereka diakui sebagai hari libur daerah. Apa langkah paling tepat dari seorang pemimpin sebagai wujud implementasi sila pertama Pancasila?

• A) Mengadakan pertemuan dengan tokoh agama mayoritas dan minoritas.

• B) Menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua agama.

• C) Mendorong kebijakan yang menghargai kebutuhan setiap masyarakat.

• D) Memberikan kesempatan setiap kelompok agama mengatur hari besar mereka sendiri.

• E) Menjaga harmoni dengan mengikuti kebijakan yang sudah berlaku sambil memberi ruang dialog.

Answer explanation

Opsi B adalah yang paling tepat karena menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua agama mencerminkan tindakan proaktif dan adil. Pemimpin yang bertanggung jawab akan membuat keputusan yang melibatkan seluruh kelompok agama, memastikan bahwa semua keyakinan dihormati dan memiliki perlakuan yang setara. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menekankan pentingnya kebebasan beragama dan keadilan bagi semua. Opsi A tampak positif karena mengadakan pertemuan dengan tokoh agama mayoritas dan minoritas tetapi ini hanyalah langkah awal dan tidak menjamin adanya kebijakan yang konkret. Opsi C menjebak karena mendorong kebijakan terdengar baik tetapi tidak menjamin tindakan nyata yang langsung diterapkan. Opsi D memberi kesempatan setiap agama mengatur hari besar mereka sendiri, namun kurang tepat karena tidak memberikan pengakuan resmi dari pemerintah, yang penting bagi perlindungan hak minoritas. Opsi E juga tampak positif, namun hanya mempertahankan kebijakan yang ada dan bersifat pasif tanpa menciptakan kebijakan baru yang lebih inklusif.
Jawaban: B

Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah…

• A) Meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

• B) Membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

• C) Mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung investasi dalam negeri dan luar negeri.

• D) Memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan nasional.

• E) Memberikan insentif kepada sektor usaha tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Answer explanation

Opsi B adalah yang paling tepat karena pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia akan mendukung berbagai aspek kesejahteraan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Infrastruktur yang baik memungkinkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan manfaat yang sama dalam berbagai sektor. Opsi A menjebak karena meskipun konektivitas antarwilayah penting, memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi daerah saja tidak mencakup tujuan kesejahteraan yang lebih luas dan merata. Opsi C juga berfokus pada investasi, namun kesejahteraan umum tidak hanya bergantung pada investasi ekonomi semata. Opsi D penting dalam sektor kesehatan, namun cakupannya terbatas jika dibandingkan dengan infrastruktur yang mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Opsi E mengarah pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi tidak mencakup seluruh elemen yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan umum yang merata.
Jawaban: B

Langkah apa yang paling tepat untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

• A) Mengutamakan kolaborasi aktif antar partai politik untuk mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan nasional.

• B) Memperjuangkan kepentingan partai politik masing-masing agar lebih berpengaruh di pemerintahan.

• C) Menyusun kebijakan yang hanya menguntungkan partai politik mayoritas untuk mengurangi konflik.

• D) Menjaga hubungan baik antar partai politik melalui komunikasi informal tanpa keputusan formal.

• E) Membiarkan partai politik bersaing secara bebas tanpa intervensi pemerintah.

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengutamakan kolaborasi aktif antar partai politik untuk mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan nasional. Stabilitas politik dalam konteks Pancasila memerlukan kerja sama yang aktif antara semua pihak demi tercapainya kepentingan nasional yang lebih besar. Kolaborasi antar partai politik menunjukkan adanya sinergi untuk kepentingan bersama yang merupakan esensi dari nilai persatuan dalam Pancasila. Opsi B menekankan kepentingan masing-masing partai yang dapat memicu konflik kepentingan. Opsi C hanya berfokus pada partai mayoritas, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak stabilitas politik. Opsi D menggambarkan pendekatan informal tanpa tindakan formal yang konkret untuk menciptakan stabilitas. Opsi E justru berpotensi meningkatkan persaingan yang tidak terkontrol, yang dapat memperburuk stabilitas politik. Oleh karena itu hanya opsi A yang menunjukkan langkah nyata dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga stabilitas politik.
Jawaban: A

Langkah paling efektif untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi identitas nasional Indonesia di tengah tantangan globalisasi adalah…

• A) Mengutamakan budaya lokal dan menolak pengaruh budaya asing sepenuhnya.

• B) Mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi secara bijak dengan berlandaskan nilai Pancasila.

• C) Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang sekolah.

• D) Membatasi akses masyarakat terhadap budaya asing untuk melindungi budaya lokal.

• E) Mengajarkan pentingnya keseimbangan antara budaya tradisional dan modern di masyarakat.

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang sekolah. Langkah ini efektif untuk memastikan bahwa generasi muda memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai tersebut tetap hidup dan berfungsi sebagai identitas nasional di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Pendidikan formal merupakan sarana utama untuk membentuk pola pikir dan sikap generasi muda, sehingga integrasi nilai-nilai Pancasila di semua jenjang sekolah adalah cara terbaik untuk memperkuat identitas nasional secara berkelanjutan. Opsi A terlalu ekstrem karena menolak pengaruh budaya asing secara total akan menghambat interaksi global yang penting untuk kemajuan bangsa. Opsi B menunjukkan penggunaan teknologi dengan nilai Pancasila, yang penting tetapi kurang spesifik sebagai upaya utama menjaga identitas nasional. Opsi D membatasi akses terhadap budaya asing, yang dapat berujung pada sikap isolasi dan tidak realistis di era globalisasi. Opsi E adalah pendekatan yang baik, tetapi kurang konkrit dibandingkan dengan integrasi pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, jawaban C adalah yang paling tepat.
Jawaban: C

Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, tindakan paling tepat yang dapat diambil Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi sebagai implementasi hukum yang berkeadilan adalah…

• A) Mengeluarkan grasi berdasarkan pertimbangan hukum tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

• B) Mengajukan grasi dan rehabilitasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung.

• C) Memberikan grasi secara bebas tanpa mempertimbangkan putusan hukum yang sudah berlaku.

• D) Melibatkan DPR dalam proses pemberian grasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

• E) Menolak setiap pengajuan grasi sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah Mengajukan grasi dan rehabilitasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki wewenang untuk memberikan grasi dan rehabilitasi namun harus melakukannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar proses pemberian grasi tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan tetap mencerminkan asas keadilan. Opsi A tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang sangat penting dalam pemberian grasi. Opsi C menunjukkan pemberian grasi yang bebas yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Opsi D melibatkan DPR yang tidak sesuai dengan peran yang diatur dalam Pasal 14. Sedangkan opsi E adalah tindakan ekstrem yang tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kemanusiaan dalam pemberian grasi. Oleh karena itu, jawaban B adalah yang paling sesuai dengan implementasi Pasal 14 UUD 1945.
Jawaban: B

Ketika Presiden tidak menandatangani undang-undang yang sudah disepakati bersama oleh DPR, apa langkah yang harus dilakukan agar undang-undang tersebut tetap memiliki kekuatan hukum?

• A) Mengembalikan undang-undang tersebut ke DPR untuk direvisi dan disepakati kembali.

• B) Undang-undang tersebut otomatis berlaku setelah 30 hari meskipun tidak ditandatangani Presiden.

• C) Meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi ulang legalitas undang-undang tersebut.

• D) Melakukan diskusi lanjutan antara DPR dan Presiden untuk mencapai kesepakatan.

• E) Menunda penerapan undang-undang hingga Presiden memberikan tanda tangan resmi.

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah Undang-undang tersebut otomatis berlaku setelah 30 hari meskipun tidak ditandatangani Presiden. Berdasarkan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, jika Presiden tidak menandatangani undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR, undang-undang tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum setelah 30 hari. Hal ini menunjukkan prinsip keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, di mana undang-undang tetap berlaku meskipun tidak ditandatangani, sebagai bentuk kontrol terhadap eksekutif. Opsi A, C, D, dan E tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat 5 karena undang-undang tidak perlu dievaluasi ulang, didiskusikan lebih lanjut, atau ditunda penerapannya jika tidak ada tanda tangan Presiden. Oleh karena itu, jawaban B adalah yang paling sesuai.
Jawaban: B

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Hal ini berarti…

• A) Setiap orang dapat memperjuangkan haknya dengan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama.

• B) Setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam pembangunan bangsa secara bersama-sama.

• C) Setiap individu berhak membangun kapasitas diri dalam komunitas yang mendukung kemajuan bersama.

• D) Setiap warga negara dapat turut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan nasional.

• E) Setiap orang berhak membangun kolaborasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Answer explanation

Opsi B adalah yang paling tepat karena menegaskan bahwa Pasal 28C ayat (2) memberikan hak kepada setiap orang untuk berperan dalam pembangunan bangsa secara bersama-sama. Ini sesuai dengan semangat kolektif dan gotong royong yang terkandung dalam pasal tersebut. Opsi A menjebak karena fokus pada kesejahteraan bersama, yang meskipun penting, tidak sepenuhnya mencerminkan peran dalam pembangunan bangsa secara spesifik. Opsi C tampak baik karena menyebutkan membangun kapasitas diri, namun fokusnya lebih kepada pengembangan individu dibandingkan peran kolektif dalam membangun negara. Opsi D relevan karena berbicara tentang keterlibatan warga negara, namun lebih mengarah pada partisipasi dalam pengambilan keputusan daripada peran kolektif dalam pembangunan. Opsi E terlihat positif dengan menekankan kolaborasi, tetapi kurang spesifik terkait pembangunan bangsa secara kolektif yang ditekankan dalam Pasal 28C ayat (2).
Jawaban: B

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Agung (MA) berbeda dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan yang secara khusus menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah...

• A) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

• B) Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945.

• C) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

• D) Mengeluarkan putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

• E) Memberikan penafsiran konstitusional terhadap undang-undang yang diusulkan pemerintah.

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah A. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan daerah, terhadap undang-undang. Tugas ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan hukum di tingkat bawah. Opsi lainnya adalah kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Opsi B dan C terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Opsi D juga merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, opsi E tidak mencerminkan kewenangan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia.
Jawaban: A

Sikap yang mencerminkan integritas seorang pegawai pemerintah dalam menjaga netralitas jabatan terkait isu politik adalah…

• A) Menghindari keterlibatan langsung dalam kegiatan politik, namun tetap mengikuti acara politik sebagai bentuk pengawasan.

• B) Menghindari keterlibatan dalam kampanye politik meskipun memiliki pandangan pribadi.

• C) Mengikuti perkembangan kebijakan politik untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat.

• D) Memberikan masukan kepada pejabat terkait mengenai kebijakan politik

• E) Mengurangi kampanye politik aktif dan menyatakan dukungan positif secara kepada kebijakan pemerintah.

Answer explanation

Opsi B adalah yang paling tepat karena menggambarkan sikap integritas seorang pegawai pemerintah dalam menjaga netralitas dengan cara menghindari keterlibatan dalam kampanye politik, meskipun memiliki pandangan pribadi. Sikap ini memastikan bahwa pegawai tidak menunjukkan keberpihakan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik secara tidak objektif. Opsi A terlihat menjebak karena mengikuti acara politik, meskipun untuk tujuan pengawasan, dapat menimbulkan persepsi tidak netral. Opsi C salah karena mengikuti perkembangan kebijakan politik adalah tugas yang baik, tetapi tidak secara langsung menunjukkan sikap menjaga netralitas dalam aktivitas politik. Opsi D salah karena memberikan masukan terkait kebijakan politik dapat menimbulkan kesan keberpihakan atau intervensi. Opsi E juga salah karena meskipun tidak terlibat dalam kampanye aktif, menyatakan dukungan pribadi, bahkan secara tidak langsung, tetap bertentangan dengan prinsip netralitas yang harus dipegang oleh seorang pegawai pemerintah.
Jawaban: B