proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dinyatakan dengan nilai uang, transaksi yang terjadi di desa merupakan pengertian dari..

• akuntansi hukum

• akuntansi pemerintah

• akuntansi desa

• akuntansi pajak

• akuntansi daerah

berikut yang merupakan dasar hukum akuntansi desa..

• . peraturan pemerintah nomor 41. tahun 2014

• pemendagri nomor 311 tahun 2014

• pemendagri nomor 20 tahun 2017

• peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014

• peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017

keuangan desa di kelola berdasarkan asas asas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa merupakan isi dari dasar hukum akuntansi desa..

• peraturan pemerintah nomor 41. tahun 2014

• nomor 113 tahun 2014

• pemendagri nomor 20 tahun 2017

• peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014

• peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017

sistem akuntansi desa yang di gunakan oleh pemerintah desa meliputi basis..

• basis akuntansi, sistem akuntansi, dan sistem pembukuan

• basis akuntansi, sistem pajak, dan penyusunan laporan keuangan

• basis akuntansi, sistem pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan

• penyusunan laporan keuangan, siste nyam pembukuan, dan sistem usaha

• sistem pengelolaan, basis pajak, dan penyusunan laporan laba rugi

berikut siklus pengelolaan keuangan desa

1. perencanaan

2.pembukuan

3.pelaksanaan

4.penyusunan

5. penatausahaan

6.pelaporan

7. pertanggungjawaban

tentukan yang termasuk dalam siklus pengelolaan desa..

• . (1) (2) (3) (4) (5)

• (5) (4) (3) (2) (7)

• (2) (1) (5) (4) ( 6)

• (1) (3) (5) (6) (7)

• . (7) (5) (4) (2) (1)

Laporan keuangan yang mencakup ke performance indicator dan metrik yang penting mencakup data tentang prospek adalah laporan

• Laporan perubahan ekuitas

• Laporan arus kas

• Laporan operasional

• Laporan realasi anggaran

• Laporan perubahan saldo anggaran

sistem kode yang menggunakan angka angka tertentu

• Kode blok

• Kode kelompok

• Kode berurutan

• Kode desimal

• Kode numerial

pengelompokan belanja desa diatur dalam pasal

• Pasal 8 pemendagri 131 tahun 2014

• Pasal 9 pemendagri 113 tahun 2014

• Pasal 7 pemendagri 113 tahun 2015

• Pasal 8 pemendagri 113 tahun 2014

• Pasal 8 pemendagri 113 tahun 2015

bentuk pengeluaran yang berasal dari rekening desa dan merupakan liabilitas desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa termasuk dalam

• Pencatatan belanja desa

• Pencatatan pendapatan desa

• Pencatatan pembiyaan desa

• Pencatatan pemasukan desa

• Pencatatan pengeluaran desa

mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum yang di tutup setiap akhir bulan yaitu termasuk

• Pengusahaan

• Pembukuan

• Penyusunan

• Penatausahaan

• Pelaporan