PPKN QUIZ CHAPTER 2.2

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan mana yang berisi jaminan hak asasi manusia serta dasar-dasar negara?

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang Dasar 1945

• Ketetapan MPR

Siapakah yang memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan darurat yang mendesak?

• DPR dan DPD

• Mahkamah Konstitusi

• Presiden

• DPRD Provinsi

• Gubernur

Apa perbedaan utama antara Ketetapan MPR dan Undang-Undang dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Ketetapan MPR hanya dibuat oleh DPR, sedangkan UU oleh MPR.

• Ketetapan MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar, sementara UU tidak.

• Ketetapan MPR dapat dibuat kapan saja, tetapi UU dibuat hanya pada waktu tertentu.

• Ketetapan MPR mengikat langsung anggota MPR, sementara UU mengikat seluruh warga negara.

• Ketetapan MPR di bawah UUD NRI 1945, sedangkan UU berada di bawah Ketetapan MPR.

Mengapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dianggap penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

• Karena mengatur kebijakan ekonomi dalam keadaan darurat.

• Karena memastikan masyarakat mendapatkan peraturan dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

• Karena memperbolehkan semua anggota masyarakat untuk merumuskan peraturan mereka sendiri.

• Karena mencegah negara bagian menetapkan aturan yang mengikat.

• Karena membatasi hak rakyat untuk mempengaruhi peraturan daerah.

Apa dampak dari tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan kebijakan pembangunan nasional?

• Percepatan pembangunan daerah meningkat.

• Semua RUU yang diusulkan dapat disahkan.

• Terjadi pemborosan regulasi dan banyaknya regulasi yang tumpang tindih.

• Investasi dan kemudahan berusaha semakin mudah.

• Kualitas regulasi terus meningkat.

Mengapa pada tahun 2016 pemerintah membatalkan sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda)?

• Karena Perda tersebut tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

• Karena Perda tersebut bertentangan dengan kebijakan nasional dan menghambat investasi.

• Karena Perda tersebut hanya mengatur bidang pendidikan dan kesehatan.

• Karena Perda tersebut sudah habis masa berlakunya.

• Karena Perda tersebut mendorong percepatan pembangunan daerah.

Bagaimana hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam membentuk produk perundang-undangan di Indonesia?

• Pancasila hanya menjadi panduan moral, sementara UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

• Produk perundang-undangan wajib merujuk pada Pancasila sebagai dasar ideologi tanpa mempertimbangkan UUD NRI Tahun 1945.

• Seluruh peraturan perundang-undangan harus merujuk pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum.

• UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur peraturan tingkat nasional, sementara Pancasila mengatur peraturan tingkat daerah.

• Hanya UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki kekuatan mengikat untuk semua aturan hukum di Indonesia.

Apa yang dapat dilakukan jika terdapat produk perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

• Peraturan tersebut harus diabaikan oleh masyarakat karena tidak sah.

• Produk perundang-undangan tersebut dapat digugat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

• Produk tersebut akan otomatis dicabut oleh pemerintah pusat tanpa persetujuan pihak lain.

• Peraturan tersebut akan dipindahkan ke level peraturan daerah untuk diubah.

• Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih apakah akan mematuhi aturan tersebut atau tidak.

Mengapa UU Nomor 6 Tahun 2014 dianggap sebagai titik awal penting dalam reformasi kebijakan mengenai desa di Indonesia dibandingkan dengan UU sebelumnya?

• Karena UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan desa sebagai lokasi proyek pemerintah pusat

• Karena UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur desa

• Karena UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kembali otonomi asli desa, mengakui hak asal-usul, dan mendorong keputusan yang diambil secara lokal

• Karena UU Nomor 6 Tahun 2014 membatasi hak desa hanya untuk urusan administratif

• Karena UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur desa agar sepenuhnya mengikuti peraturan pemerintah daerah

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tujuh jenis peraturan yang berlaku di Indonesia. Mana dari pernyataan berikut yang menjelaskan urutan yang benar dari jenis peraturan perundang-undangan tersebut?

• Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah.

• Ketetapan MPR, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

• Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Undang-Undang, Undang-Undang Dasar.

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi, Ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar, Peraturan Presiden.