Tata Urutan Perundang-Undangan 2

Apa yang menjadi dasar utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia..

• Undang-Undang Dasar 1945

• Ketetapan MPR

• Undang-undang

• Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemberantasan Korupsi

Mengapa amendemen UUD NRI Tahun 1945 tidak mengubah Pembukaan..

• Sebagai tradisi

• Pembukaan memiliki nilai historis

•  Pembukaan berisi nilai-nilai Pancasila

• Pembukaan tidak bisa diubah bila suara dukungan kurang dari 3/4 anggota MPR

Perppu dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan..

• normal atau situasi biasa
• hanya untuk kepentingan politik
• dalam keadaan tenang dan stabil
• darurat atau situasi mendesak

Yang mana di bawah ini merupakan fungsi dari Peraturan Pemerintah (PP)..

• Menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum.
• Menyusun anggaran negara tahunan.
• Mengatur pelaksanaan undang-undang dan memberikan rincian teknis.
• Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

  Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan untuk..

•  Mengganti Undang-Undang

• Menjalankan perintah UUD

• menyusun undang-undang baru
• mengatur anggaran negara

  Apa yang menjadi syarat utama dalam penyusunan Perda

• Mengikuti keputusan presiden

• Diberlakukan di seluruh Indonesia

• Ditetapkan oleh Gubernur

•  Tidak bertentangan dengan UUD dan UU

 Apa yang dimaksud dengan "tata urutan peraturan perundang-undangan"

• Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah daftar semua peraturan yang ada.
• Urutan berdasarkan popularitas

• Hierarki hukum yang mengatur pembuatan peraturan

• Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan baru.

Mengapa penting bagi peraturan daerah untuk tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi..

• Agar terlihat baik di mata publik

• Untuk menjaga keselarasan dan kepastian hukum

• Karena itu merupakan aturan yang harus diikuti

• Untuk meningkatkan pendapatan daerah

   Sebelum menjadi Undang-Undang, Rancangan Undang Undang harus..

• Disetujui oleh DPD

• Diajukan oleh presiden

• Dibahas bersama DPR dan pemerintah

• Disetujui oleh publik

  Mengapa piramida/hirarki tata urutan perundang-undangan penting

• Untuk menilai efektivitas hukum

• Sebagai panduan dalam membuat kebijakan

• Menjamin kepatuhan pada hierarki hukum

•  Agar peraturan daerah lebih dihargai