Apa yang menjadi tugas utama Pengawas TPS menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016?

• Menyebarkan informasi kampanye

• Menyusun laporan keuangan

• Mengatur jadwal pemilu

• Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara

Answer explanation

Tugas utama Pengawas TPS adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pilihan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Siapa yang berwenang untuk membentuk Pengawas TPS?

• Badan Pengawas Pemilu

• Komisi Pemilihan Umum

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Panwaslu Kecamatan

Answer explanation

Panwaslu Kecamatan memiliki wewenang untuk membentuk Pengawas TPS, sesuai dengan peraturan pemilu yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum memiliki peran lain dalam pengawasan pemilu.

Apa yang harus dilakukan Pengawas TPS jika menemukan pelanggaran selama pemungutan suara?

• Menghentikan pemungutan suara

• Memberikan sanksi kepada pelanggar

• Mencatat dan melaporkan kepada Panwaslu melalui PPL

• Mengabaikan dan melanjutkan tugas

Answer explanation

Pengawas TPS harus mencatat dan melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui PPL. Ini penting untuk memastikan tindakan yang tepat diambil dan menjaga integritas pemungutan suara.

Apa yang dimaksud dengan masa tenang dalam konteks pemilu?

• Waktu untuk merekrut pengawas

• Waktu untuk melakukan kampanye

• Waktu untuk menghentikan semua aktivitas kampanye

• Waktu untuk menghitung suara

Answer explanation

Masa tenang adalah periode sebelum pemilu di mana semua aktivitas kampanye dihentikan. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka tanpa pengaruh dari kampanye.

Apa yang harus dilakukan Pengawas TPS sebelum pemungutan suara dimulai?

• Mengatur tempat duduk pemilih

• Memastikan semua kotak suara terkunci

• Menghitung jumlah pemilih

• Menyusun daftar pemilih

Answer explanation

Sebelum pemungutan suara dimulai, Pengawas TPS harus memastikan semua kotak suara terkunci untuk menjaga keamanan dan integritas suara. Ini adalah langkah penting untuk mencegah kecurangan.

Apa yang harus dilakukan oleh ketua KPPS jika pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb?

• Memberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS, dengan syarat yang telah diatur

• Menghubungi pihak keamanan

• Menolak pemilih tersebut

• Mengabaikan pemilih tersebut

Answer explanation

Ketua KPPS harus memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar untuk memberikan suara, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ini memastikan partisipasi demokratis meskipun ada masalah pendaftaran.

Berapa persen jumlah surat suara cadangan yang harus disiapkan dari jumlah pemilih yang terdaftar di TPS?

• 2%

• 3%

• 2,5%

• 1%

Answer explanation

Jumlah surat suara cadangan yang harus disiapkan adalah 2,5% dari jumlah pemilih terdaftar di TPS. Ini memastikan ketersediaan suara tambahan untuk mengantisipasi situasi tak terduga.

Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan tanda khusus pada pemilih sebelum keluar dari TPS?

• Petugas keamanan

• Saksi

• Pengawas TPS

• Ketua KPPS

Answer explanation

Ketua KPPS bertanggung jawab untuk memberikan tanda khusus pada pemilih sebelum mereka keluar dari TPS, memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Apa yang harus dilakukan jika pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak?

• Menyerahkan surat suara yang rusak

• Mengabaikan dan tetap mencoblos

• Mengganti surat suara dengan yang baru

• Melaporkan kepada ketua KPPS

Answer explanation

Jika pemilih menerima surat suara yang rusak, langkah yang tepat adalah mengganti surat suara dengan yang baru. Ini memastikan bahwa suara dapat dihitung dengan benar dan tidak terpengaruh oleh kerusakan.

Apa yang harus dilakukan oleh Pengawas TPS jika menemukan pelanggaran selama pemungutan suara?

• Mencatat dan melaporkan kepada Panwaslu

• Mengabaikan dan melanjutkan pengawasan

• Memberikan sanksi kepada KPPS

• Menghentikan pemungutan suara

Answer explanation

Pengawas TPS harus mencatat dan melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu untuk memastikan tindakan yang tepat diambil. Mengabaikan pelanggaran atau memberikan sanksi bukanlah wewenang mereka.