Politik Demokrasi Pancasila

Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari

• Orde Lama

• orde baru

• reformasi

• UUD 1945

• Pancasila

Berikut adalah kutipan dari buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran halaman 159 tentang kegelisahan mahasiswa pada awal 1966.

Hari itu Jumat tanggal 7 Januari 1966. Aku tiba di Fakultas Sastra kira-kira jam 11.30 dengan mengendarai jip dari Drs. Nugroho Notosusanto. Ketika aku tiba di ruang Senat, terlihat suasana resah. Beberapa kelompok mahasiswa sedang asyik berbicara secara serius - tetapi panas-tentang kenaikan harga bus Rp200 menjadi Rp1.000. Suasana seperti ini sudah lama kuduga, jadi tidaklah terlalu mengejutkan bagiku. Beberapa hari yang lalu Ismid datang ke rumahku dan ceritera tentang kegelisahan yang terjadi dalam dunia mahasiswa, khususnya pembicaraan terakhir tentang situasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Menurut Ismid, mahasiswa-mahasiswa sekarang sudah tidak tahan lagi untuk hidup karena harga-harga yang melambung setinggi langit. Dan mereka menafsirkan bahwa politik kenaikan harga dari Pemerintah sekarang adalah usaha dari sementara Menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus penggayangan Gestapu/ PKI menjadi soal-soal kenaikan harga.

Sumber. Soe Hok Gie. (2005). Catatan Seorang Demonstran. Jakarta: LP3ES

Kutipan di atas menggambarkan situasi di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia beberapa hari sebelum Aksi Tritura dimulai. Dengan mempertimbangkan informasi di atas, yang bukan merupakan alasan mahasiswa bergerak meprotes pemerintah adalah!

• Kenaikan harga atau inflasi yang tidak terkendali.

• Keengganan pemerintah untuk segera bertindak tegas dalam merespon peristiwa G30S/PKI.

• Ketidakmampuan pemerintah dalam mengani krisis ekonomi dan politik.

• Adanya kekhawatiran bahwa pemerintah sengaja menaikkan harga sebagai pengalihan isu.

• Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pemberontakan PRRI/Permesta

Perhatikan pernyataan berikut ini !

1)      Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat

2)      Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

3)      Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

4)      Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis

5)      Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat

6)      Sistem perwakilan bersifat semu

Berdasarkan pernyataan di atas, Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru ditunjukkan oleh nomor..... :

• 1,2,3

• 2,3,4

• 1,5,6

• 4,5,6

• 3,4,5

Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah

• Bhineka Tunggal Ika

• Eka Prasetya Pancakarsa

• Tut Wuri Handayan

• Ambeg Paramata

• Catur Darma Eka Karya

Sejak catur wulan pertama 1966, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan nasional. Sukarno tetap berkuasa sebagai presiden RI meskipun pamornya semakin menurun, sementara itu Letjen Soeharto mendapat banyak simpati dan dukungan dan berbagai pihak. Dualisme kepemimpinan ini akhirnya berakhir pada....

• 11 Maret 1966

• 20 Februari 1967

• 22 Februari 1967

• 12 Maret 1967

• 27 Maret 1968

Selama Orde Baru, sistem politik yang dominan dikuasai oleh Golkar menyebabkan terbatasnya pilihan politik bagi rakyat. Dari perspektif demokrasi, apa risiko yang mungkin muncul apabila hanya ada satu partai yang dominan dalam sistem politik suatu negara?

• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. 

•   Terbentuknya pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.

• Munculnya monopoli kekuasaan yang dapat menghambat kontrol publik. 

• Memperluas perbedaan pandangan politik di masyarakat. 

• Memperluas paham nasakom

Pada masa Orde Baru di Indonesia, sentralisasi kekuasaan menjadi salah satu ciri utama pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sistem pemerintahan yang sangat terpusat diterapkan untuk menciptakan stabilitas politik dan mendukung program pembangunan nasional. Sentralisasi ini dilakukan dengan mengendalikan hampir seluruh keputusan politik, ekonomi, dan sosial dari pusat pemerintahan di Jakarta, sehingga daerah-daerah memiliki sedikit kewenangan untuk mengatur urusan mereka sendiri.

Melalui kebijakan sentralisasi, pemerintah Orde Baru memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan di daerah harus mengikuti pedoman dari pusat. Misalnya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di setiap provinsi diatur sesuai rencana pemerintah pusat. Kepala-kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih dan diawasi oleh pemerintah pusat, bukan oleh masyarakat setempat, sehingga mereka lebih banyak bertanggung jawab kepada pemimpin di Jakarta daripada kepada rakyat daerah.

Berdasarkan analisis Anda, bagaimana sentralisasi kekuasaan ini mempengaruhi otonomi daerah di Indonesia?

• Mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pengambilan keputusan politik. 

• Menghambat perkembangan daerah karena terbatasnya kewenangan lokal. 

• Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pusat.

• Memperkuat kedudukan pemerintah daerah dalam menghadapi pemerintah pusat

• Memperluas perbedaan pandangan politik di masyarakat

Dimulai pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto, rezim Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang kokoh sebagai dasar pembangunan negara. Salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengendalikan aktivitas politik agar lebih terstruktur dan dapat diawasi secara efektif oleh pemerintah. Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengambil langkah drastis dengan menggabungkan berbagai partai politik menjadi hanya tiga kekuatan utama. Kebijakan ini dikenal sebagai proses "penyederhanaan partai politik," yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap kehidupan politik di Indonesia?

• Memperkuat sistem multi-partai dan persaingan politik yang sehat

• Mendorong lebih banyak partai untuk bersaing dalam pemilu

• Membatasi partai oposisi sehingga hanya ada sedikit pilihan bagi rakyat

• Mendorong rakyat untuk memilih berdasarkan ideologi mereka

• Mendorong munculnya pemerintahan yang demokratis

Perhatikan pernyataan berikut ini!

 

(1) Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia.

 

(2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB.

 

(3) Mempererat hubungan dengan Negara- negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN.

 

(4) Memutuskan hubungan dengan Negara- negara blok Timur.

 

(5) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok.

 

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor

• 1,2, 3

•   1,3,4

• 2,3,4

• 2,3,5

• 1,4,5

Peran nyata Indonesia pada masa Orde Baru dalam menciptakan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan tujuan didinkannya ASEAN adalah

• ikut bergabung dalam ASA (Association of Southeast Asia)

• tidak bergabung dalam SEATO (Southeast Asia Treaty Organization)

• menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk mengatasi konflik antara Kamboja dan Vietnam

• menjadi mediator dalam konflik antara Malaysia dan Thailand

• menjadi fasilitator dalam konflik di Pattani