popopo

Kedudukan sistem kesehatan nasional terhadap sistem-sistem lainnya adalah

• Sejajar dengan pendidikan nasional

• Sejajar dengan ketahanan nasional

• Belajar dengan subsistem pemberdayaan masyarakat

• Sejajar dengan subsistem pembiayaan kesehatan

• Sejajar dengan subsistem upaya kesehatan

Pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan dilakukan pada subsistem

• Upaya kesehatan

• Penelitian dan pengembangan kesehatan

• Pembiayaan kesehatan

• Sumber daya manusia kesehatan

• Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan

Suatu dengan fokus awal adalah berdasarkan keputusan pemerintah pusat apakah pendekatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut?

• Pendekatan shift to the right

• Pendekatan shift to the life

• Pendekatan bottom up

• Pendekatan top down

• Pendekatan left down

Ilmu kebijakan adalah ilmu yang mengembangkan kajian tentang hubungan

• Pemerintah dan swasta

• Penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya

• Distribusi kewenangan dan tanggung jawab

• Jawaban A dan B benar

• Jawaban a b dan c benar

Kebijakan pemerintah terkait peredaran rokok membingungkan dan ironis pemerintah menerima 70 triliun dari cukai rokok tetapi hanya mengalokasikan 31 triliun untuk kementerian kesehatan bahkan dana untuk warga miskin melalui Jamkesmas hanya 7 triliun profesor dokter Hasbullah Tabrani mph dr.ph dari pusat kajian dari kebijakan kesehatan UI sekaligus guru besar fakultas kesehatan masyarakat UI mengaku prihatin dengan sikap pemerintah yang berbuka khawatir terhadap nasib 2 juta petani tembakau yang terancam kehilangan pekerjaan Karena salah paham mengenai pengendalian tembakau di lain pihak pemerintah membiarkan 160 juta orang lainnya diracuni asap tembaga dalam kasus di atas pada polisi analisis triangle petani tembakau termasuk dalam golongan

• Content

• Context

• Process

• Actors

• Semua jawaban salah

Kebijakan pemerintah terkait peredaran rokok membingungkan dan ironis pemerintah menerima 70 triliun dari cukai rokok tetapi hanya mengalokasikan 31 triliun untuk kementerian kesehatan bahkan dana untuk warga miskin melalui Jamkesmas hanya 7 triliun profesor dokter Hasbullah Tabrani mph dr.ph dari pusat kajian dari kebijakan kesehatan UI sekaligus guru besar fakultas kesehatan masyarakat UI mengaku prihatin dengan sikap pemerintah yang berbuka khawatir terhadap nasib 2 juta petani tembakau yang terancam kehilangan pekerjaan Karena salah paham mengenai pengendalian tembakau di lain pihak pemerintah membiarkan 160 juta orang lainnya diracuni asap tembaga dalam kasus di atas pendapat yang dikemukakan profesor doktor Hasbullah Tabrani pada polisi analisis triangle termasuk ke dalam golongan

• Content

• Context

• Process

• Actors

• Semua jawaban salah

Kebijakan pemerintah terkait peredaran rokok membingungkan dan ironis pemerintah menerima 70 triliun dari cukai rokok tetapi hanya mengalokasikan 31 triliun untuk kementerian kesehatan bahkan dana untuk warga miskin melalui Jamkesmas hanya 7 triliun profesor dokter Hasbullah Tabrani mph dr.ph dari pusat kajian dari kebijakan kesehatan UI sekaligus guru besar fakultas kesehatan masyarakat UI mengaku prihatin dengan sikap pemerintah yang berbuka khawatir terhadap nasib 2 juta petani tembakau yang terancam kehilangan pekerjaan Karena salah paham mengenai pengendalian tembakau di lain pihak pemerintah membiarkan 160 juta orang lainnya diracuni asap tembakau

Berdasarkan wacana di atas langkah yang harus dilakukan pemerintah

• Evaluasi kebijakan - rumusan masalah - forecasting - rekomendasi kebijakan -monitoring kebijakan - evaluasi kebijakan

• Rumusan masalah - forecasting -rekomendasi kebijakan - monitoring kebijakan - evaluasi kebijakan

• Forecasting - rekomendasi kebijakan - monitoring kebijakan - evaluasi kebijakan - perumusan masalah

• Rekomendasi kebijakan - monitoring kebijakan - evaluasi kebijakan -perumusan masalah - forecasting

• Monitoring kebijakan - evaluasi kebijakan - perumusan masalah - forecasting - rekomendasi

Sebelum peraturan menteri kesehatan tahun 2010 yang memperbolehkan turunan perempuan dikeluarkan pemerintah pada 2006 sebenarnya telah membuat kebijakan untuk melarang praktik sunat perempuan namun sayangnya majelis ulama Indonesia menentang kebijakan tahun 2006 dan mendesak pihak kementerian kesehatan untuk tidak melarang praktik sunat penentuan wakil pemerintah kesehatan Mukti menyatakan bahwa kementerian kesehatan 2013 telah mencabut peraturan menteri kesehatan 2010 yang mengatur tentang susunan perempuan berdasarkan wacana di atas faktor kontekstual yang mempengaruhi kebijakan sunat pada perempuan adalah

• Faktor situasional

• Faktor struktural

• Faktor budaya

• Faktor internasional

• Semua Jawaban benar

Sebelum peraturan menteri kesehatan tahun 2010 yang memperbolehkan turunan perempuan dikeluarkan pemerintah pada 2006 sebenarnya telah membuat kebijakan untuk melarang praktik sunat perempuan namun sayangnya majelis ulama Indonesia menentang kebijakan tahun 2006 dan mendesak pihak kementerian kesehatan untuk tidak melarang praktik sunat penentuan wakil pemerintah kesehatan Mukti menyatakan bahwa kementerian kesehatan 2013 telah mencabut peraturan menteri kesehatan 2010 yang mengatur tentang susunan perempuan berdasarkan wacana di atas yang dilakukan MUI terhadap kementerian kesehatan selama tahun 2006 hingga 2010 pada policy analysis triangle termasuk pada golongan

• Content

• Context

• Process

• Actors

• Semua Jawaban salah

Sebelum peraturan menteri kesehatan tahun 2010 yang memperbolehkan turunan perempuan dikeluarkan pemerintah pada 2006 sebenarnya telah membuat kebijakan untuk melarang praktik sunat perempuan namun sayangnya majelis ulama Indonesia menentang kebijakan tahun 2006 dan mendesak pihak kementerian kesehatan untuk tidak melarang praktik sunat penentuan wakil pemerintah kesehatan Mukti menyatakan bahwa kementerian kesehatan 2013 telah mencabut peraturan menteri kesehatan 2010 yang mengatur tentang susunan perempuan dalam kasus di atas majelis ulama Indonesia pada polisi analisis triangle termasuk pada golongan

• Content

• Context

• Process

• Actors

• Semua Jawaban salah