Ulangan Harian Bab 3 PPKN Kls. 9

Kemerdekaan berpendapat dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal...

• Pasal 27

• Pasal 28E Ayat (3)

• Pasal 30

• Pasal 32

Salah satu contoh penerapan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab adalah...

• Menyebarkan informasi tanpa memverifikasi

• Mengkritik pemerintah dengan fakta yang akurat

• Menghina orang lain di media sosial

• Menyebarkan hoaks untuk tujuan tertentu

Keterbukaan informasi memberikan dampak positif berupa...

• Meningkatnya penyebaran berita palsu

• Memudarnya hak asasi manusia

• Meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi

• Munculnya konflik di masyarakat

Salah satu risiko dari keterbukaan informasi yang tidak bertanggung jawab adalah...

• Meningkatnya keterlibatan politik warga

• Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian

• Kemudahan mengakses pendidikan

• Meningkatnya toleransi antar masyarakat

Kebebasan berpendapat di Indonesia dilindungi oleh...

• Undang-Undang Dasar 1945

• KUHP

• PP tentang Ketertiban Umum

• UU Perlindungan Konsumen

Berikut tempat-tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat, kecuali :

• Rumah Sakit

• Gedung DPR

• Tempat Ibadah

• Taman Bermain

Salah satu peran pemerintah dalam mengatur kebebasan berpendapat adalah...

• Membatasi semua kritik terhadap pemerintah

• Membuat undang-undang yang mengatur informasi publik

• Menutup akses media sosial

• Melarang penyebaran opini publik

Penyebaran hoaks bisa berbahaya karena dapat...

• Mempercepat aliran informasi

• Meningkatkan kebebasan berpendapat

• Menimbulkan ketakutan dan kebingungan di masyarakat

• Mempererat persatuan

Di era keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan untuk...

• Memercayai semua informasi tanpa memverifikasi

• Menyebarkan informasi hanya dari sumber terpercaya

• Menghindari penggunaan media sosial

• Menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi

Hoaks adalah...

• Informasi yang sudah dikonfirmasi kebenarannya

• Berita atau informasi palsu yang disebarkan seolah-olah benar

• Pendapat pribadi yang tidak berpengaruh

• Peraturan pemerintah mengenai kebebasan berpendapat