Quiz Pajak Pertambahan Nilai

dibawah ini merupakan salah satu daftar barang yang tidak dikenakan PPN, yaitu..

• uang, emas batangan, dan surat berharga

• kendaraan bermotor

• barang elektronik

• pakaian

Sejak UU No 11 Tahun 1994 dikenal objek pajak yang terutang PPN atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, Pasal berapakah ketentuan secara khusus objek jenis ini diatur?

• Pasal 4 UU PPN 1984

• Pasal 17 C UU PPN 1984

• Pasal 16 D UU PPN 1984

• Pasal 13 UU PPN 1984

Undang-Undang yang berlaku saat ini yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Pada dasarnya semua barang adalah Barang Kena Pajak, kecuali UU menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN diatur dalam :

• Peraturan Dirjen Pajak

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang

• Peraturan Menteri Keuangan

pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak?

• Pajak Pembelian

• Pajak Penjualan

• Pajak Barang Mewah

• Pajak Penghasilan

Pajak pertambahan nilai bersifat non kumulatif, ppn yang "multi stage levy" namun bersifat non kumulatif. Berikut yang dimaksud dengan non kumulatif yaitu..

• jumlah penghasilan yang berlebih

• PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi

• dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi

• tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka ppn hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa ini akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip?

• Destination Principle

• Residence Principle

• Citizenship Principle

• Source Principle

Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas?

• Asas Sumber

• Asas Kebangsaan

• Asas Domisili

• Asas Kebersamaan

PPN yang diterapkan di Indonesia adalah?

• Net Income Type VAT

• Consumption Type VAT

• Outcome Type VAT

• Gross Product Type VAT

DIbawah ini merupakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali..

• Bendaharawan Pemerintah

• Badan Pemerintah

• Instansi Pemerintah

• Sekretaris Pemerintah