UU 23 Tahun 2014 Part 1

Pemerintahan Daerah merupakan

• Pemerintah pusat dan DPR

• Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan

• Presiden dan Wakil Presiden

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor ...

• 21 Tahun 2011

• 23 Tahun 2014

• 30 Tahun 2015

• 45 Tahun 2009

Tujuan utama dari desentralisasi adalah ...

• Memperkuat kewenangan pemerintah pusat

• Memberikan otonomi kepada daerah

• Memusatkan semua keputusan di Jakarta

• Mengurangi jumlah daerah di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan asas tugas pembantuan?

• Pemberian tugas dari pemerintah pusat ke daerah untuk pelaksanaan tugas tertentu

• Pemberian tugas dari daerah kepada DPR

• Pelaksanaan tugas pemerintah pusat secara langsung

• . Pemberian tugas DPR kepada pemerintah daerah

Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014?

• Pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah pusat

• Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah

• Pemusatan wewenang pada pemerintah pusat

• . Pengalihan kekuasaan kepada DPR

Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah?

• Pemerintah pusat

• . Presiden

• Kepala daerah

• Menteri Dalam Negeri

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membedakan pemerintahan daerah menjadi ...

• . Dua jenis: otonom dan pembantu

• Tiga tingkatan: provinsi, kabupaten/kota, dan desa

• Empat jenis: pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan

• Hanya dua tingkat: provinsi dan kabupaten/kota

. Dalam struktur pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggung jawab kepada ...

• Presiden

• DPR

• Menteri Keuangan

• DPRD

Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah ...

• Ketidakseimbangan alokasi anggaran

• Pembagian keuangan yang seimbang dan adil

• Sentralisasi pengelolaan keuangan

• Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk ...

• Membebankan pajak secara tidak terkendali

• Melaksanakan pembangunan tanpa batas

• . Melindungi dan memberdayakan masyarakat

• Mengabaikan regulasi dari pemerintah pusat