SAKIP

Dasar Hukum Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan yaitu?

• Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024

• Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021

• Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023

• Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2024

Apa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

• Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran (target) kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

• Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

• Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,

  dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

• Proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Apa yang dimaksud Kinerja?

• Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

  para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran (target) kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

• keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

• Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,

  dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

• Proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan? *Jawaban bisa lebih dari satu

• Kepala Kejaksaan Negeri

• Operator SAKIP

• Kepala Sub Bagian Pembinaan

• Jaksa Fungsional

Perencanaan Kinerja terdiri atas? *Jawaban bisa lebih dari satu

• Rencana strategis

• Rencana kerja

• Laporan Kinerja

• Perjanjian Kinerja.

Apa perbedaan utama antara rencana strategis dan rencana kerja?

• Rencana strategis hanya untuk pengukuran kinerja, sedangkan rencana kerja untuk pelaporan anggaran.

• Rencana strategis adalah perencanaan lembaga, sementara rencana kerja adalah perencanaan bidang/badan.

• Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan mencakup periode 5 tahunan, sementara rencana kerja bersifat tahunan.

• Rencana strategis berfokus pada evaluasi kinerja, sedangkan rencana kerja berfokus pada pelaksanaan kebijakan.

Rencana strategis satuan kerja disusun dengan ketentuan, kecuali:

• Mengacu pada rencana strategis Kejaksaan

• Ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rencana

  strategis Kejaksaan ditetapkan

• Disampaikan secara berjenjang kepada Jaksa Agung dengan

  tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling lama 14 (empat) hari setelah ditetapkan

• Penyusunan rencana strategis Kejaksaan Negeri dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Jaksa Agung.

Apa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)?

• Proses evaluasi kinerja

• Sistem pengukuran kinerja pegawai

• Indeks Pelaporan instansi

• Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan

Apakah rencana strategis Kejaksaan dapat dilakukan perubahan sesuai Pedoman SAKIP?

• Ya

• Tidak

Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja?

• Lembar atau dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

• Proses penjabaran lebih lanjut dari Sasaran (Target) dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

• Penyusunan laporan tahunanukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja utama Kejaksaan dan satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

• Indikator Kinerja dan

  target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.