TWK III

Dalam satu periode, jabatan Presiden berapa tahun?

• 3 tahun

• 4 tahun

• 5 tahun

• 6 tahun

• seumur hidup

Answer explanation

Presiden Republik Indonesia memegang jabatan 5 tahun dalam 1 periode, dan

maksimal Presiden dapat menjabat selama 2 periode.

Bentuk negara Indonesia pasca terselenggaranya Konferensi Meja Bundar adalah…

• Kesatuan

• Monarki

• Serikat

• Federal

• Protektorat

Answer explanation

Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kemerdekaan

Indonesia dengan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan bentuk Serikat.

Pada saat menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, bentuk negara Indonesia

adalah….

• Kesatuan

• Monarki

• Serikat

• Federal

• Protektorat

Answer explanation

Pada saat menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, negara Indonesia kembali

berbentuk Negara Kesatuan

Yang tidak termasuk di dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah…

• Pembubaran Dewan Konstituante

• Pembentukan MPRS

• Tidak berlakunya UUDS 1950

• Pembentukan MA

• Mengembalikan UUD 1945

Answer explanation

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

1. Pembubaran Konstituante

2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

3. Penghapusan UUD Sementara (UUDS) 1950

4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

5. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Masa reformasi di Indonesia merupakan…

• Masa perubahan kurikulum pendidikan

• Perubahan Konstitusi

• Amandemen Undang-undang Dasar 1945

• Masa kebangkitan nasional dari intimidasi penjajah

• Masa perubahan secara besar-besaran dalam berbagai bidang dari masa sebelumnya

Answer explanation

Makna masa reformasi adalah Masa perubahan secara besar-besaran dalam berbagai

bidang dari masa sebelumnya

Di bawah ini manakah yang termasuk rumpun pelaksana Undang-undang?

• DPR

• BPK

• Presiden

• DPRD

• KY

Answer explanation

Rumpun pelaksana Undang-undang yakni dipegang oleh kekuasaan Eksekutif, yang

terdiri dari Presiden, Wapres, dan Para Menteri

Manakah peraturan perundang-undangan di bawah ini yang letaknya di bawah Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

• UUD 45

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah

• Undang-undang

Answer explanation

Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Presiden

7. Peraturan Daerah Provinsi

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Di bawah ini yang termasuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…

• Memutus sengketa hasil pemilu

• Menguji Undang-undang di bawah Undang-undang berdasarkan Undang-undang

• Menetapkan Peraturan Daerah

• Menegakkan harkat martabat para hakim

• Memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga negara

Answer explanation

Opsi A merupakan wewenang MK

Opsi B merupakan wewenang MA

Opsi C merupakan wewenang DPRD bersama Pemerintah Daerah

Opsi D merupakan wewenang KY

Opsi E merupakan wewenang BPK

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor berapa?

• UU Nomor 12 tahun 2011

• UU Nomor 19 tahun 2019

• UU Nomor 35 tahun 2014

• UU Nomor 11 Tahun 2008

• UU Nomor 22 Tahun 2004

Answer explanation

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam wewenan presiden sebagai kepala negara adalah...

• Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,

  dan Kepolisian Negara

• Memilih dan mengangkat duta dan konsul

• Menerima dan menempatkan duta negara lain

• Menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa

• Mmebuat Perppu dalam kondisi darurat

Answer explanation

wewenang Presiden sebagai kepala Negara:

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,

dan Kepolisian Negara 

b. Memilih dan mengangkat duta dan konsul 

c. Menerima dan menempatkan duta negara lain 

d. Menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsaa