quiz PPKn

Salah Satu amandemen UUd 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, kecuali

• a. Mahkamah Agung

• b. Mahkamah Konsritusi

• c. Komisi Yudisial

• d. Dewan Perwakilan Daerah

Apa yang tidak termasuk dalam ketetapan MPR sesuai dengan UUD 1945

• Ketetapan MPR yang bersifat mengikat

• Amandemen UUD

• Peraturan Daerah

• Garis-garis besar haluan negara

Dalam amandemen UUD 1945, pasar berapa yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

• pasal 27

• pasal 29

• pasal 28A hingga 28J

• pasal 25

Pasal yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Dalam amandemen, pasal ini diubah menjadi...

• kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

• kedaulatan adalah ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR

• kedaulatan ditangan Rakyat dan dilaksanakan pemerintah

• Kebutuhan untuk memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Apa yang menjadi pemicu utama amandemen pertama UUD 1945?

• Keinginan untuk menghapus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Upaya untuk membatasi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu kuat*

• Tuntutan untuk mengembalikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat

• Kebutuhan untuk memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

urutan hierarki peraturan prundang-undangan dari tertinggi

• UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, PERDA PROVINSI,PP, PERPRES, PERDA KABUPATEN/KOTA

• UUD 1945,TAP MPR, UU/PERPU, PERPRES, PP, PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/KOTA

• UUD 1945,TAP MPR, UU/PERPU, PP,PERPRES PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/KOTA

3 Bab utama yang termaktub dalam amandemen pertama UUD 1945 adalah..

• Kekuasaan Pemerintah Negara, Wilayah Negara, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Kementrian Negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Hak Asasi Manusia

• Wilayah Negara dan Penduduk, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah Daerah

  *

• Kekuasaan Pemerintah Negara, Kementrian Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat

MPR menetapkan prosedur perubahan UUD 1945 dalam UUD pasal..

• Pasal 35

• pasal 37

• pasal 37A

• pasal 22E

UUD boleh dirubah, namun terdapat pembatasan perubahan yaitu...

• Perubahan tidak dapat dilakukan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Perubahan tidak dapat dilakukan pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia

• Perubahan hanya dapat dilakukan setiap 10 tahun sekali

• Perubahan harus disetujui oleh seluruh anggota MPR

Proses pengajuan usul perubahan UUD 1945 harus melibatkan berapa persen anggota MPR?

• Minimal 25% anggota MPR

• Minimal 1/3 (sepertiga) anggota MPR

• Minimal 50% anggota MPR

• Minimal 2/3 anggota MPR