Search Header Logo

Tata Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Authored by Juwita Ratri

Social Studies

9th Grade

Used 1+ times

Tata Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Berikut ini yang merupakan urutan tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...

Keputusan Presiden

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah...

Keputusan Presiden

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang

Peraturan Daerah

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Peraturan daerah provinsi dibuat oleh...

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi bersama gubernur

Kementerian Dalam Negeri

Bupati

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Peraturan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, namun lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah adalah...

Peraturan Daerah

Peraturan Menteri

Tap MPR

UU/Perppu

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang dibuat oleh pemerintah daerah?

Peraturan pemerintah

Keputusan presiden

Peraturan daerah (Perda)

Undang-undang

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Apa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

Perppu adalah undang-undang yang tidak dapat diubah.

Perppu hanya berlaku untuk masalah ekonomi.

Perppu adalah keputusan presiden yang tidak memerlukan persetujuan DPR.

Perppu adalah peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang dalam keadaan mendesak.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 10 pts

Siapa yang berwenang untuk mengesahkan Undang-Undang di Indonesia?

Menteri Hukum dan HAM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Mahkamah Konstitusi

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?